Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
REALISASI penyaluran kuota pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tambahan sebanyak 34 ribu unit bagi rumah subsidi masih ditunggu. Sebab, sejak Agustus 2024 kemarin, pelaksanaan akad kredit rumah subsidi tersendat.
Ketua Satgas Darurat Kuota FLPP Asosiasi Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia (Apersi) Bambang Setiadi menyampaikan, kondisi penyaluran pembiayaan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) harus segera diperhatikan. Sebab, imbas dari belum berlanjutnya penyaluran pembiayaan FLPP dirasakan juga oleh pengembang perumahan subsidi di berbagai daerah.
“Kondisi saat ini sangat memprihatinkan, terutama bagi rekan-rekan pengembang di daerah. Mereka merasakan dampak langsung dari stagnasi dalam realisasi akad, yang menyebabkan penumpukan stok rumah,” ungkap Bambang kepada Media Indonesia, Kamis (26/9).
Baca juga : Tahun Ini, Alokasi Dana Program FLPP Capai Rp30 Triliun
Menurut Bambang, kondisi ini tidak hanya menghambat gerakan ekonomi di sektor perumahan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat yang sangat tergantung pada program perumahan ini.
Sebelumnya diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, penambahan kuota sebanyak 34 ribu unit berlaku pada 1 September 2024.
Kuota FLPP untuk rumah subsidi yang semula hanya 166 ribu unit, dengan ini bertambah hingga 200 ribu unit untuk periode 2024.
Baca juga : Realisasi Penambahan Kuota FLPP Masih Ditunggu
Ketua Umum Apersi Junaidi menambahkan, komitmen penambahan kuota penyaluran FLPP sudah ada sari pemerintah. Namun, eksekusi di lapangan sangat menentukan keberhasilan program ini.
“Lambatnya proses pengajuan dan pencairan dana FLPP dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Setiap keterlambatan dalam penyaluran anggaran tidak hanya berdampak pada pengembang, tetapi juga dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat,“ kata dia.
Ia juga meminta agar Badan Penyalur Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) juga lebih cepat tanggap dan transparan dalam penyaluran pembiayaan FLPP rumah subsidi bagi MBR. Hal ini sangat penting mengingat program FLPP dirancang untuk memberikan akses perumahan yang terjangkau bagi masyarakat yang kurang mampu.
Baca juga : Tambahan Kuota Pembiayaan Rumah Subsidi Belum Terealisasi, Apa Dampaknya?
“Sebagai langkah konkret, para pengurus Apersi merencanakan audiensi dengan BP Tapera, Besok (26/9) dengan melibatkan sekitar 50 orang. Dalam audiensi tersebut, mereka berharap dapat menyampaikan aspirasi dan menuntut kejelasan terkait pengelolaan dan pencairan dana yang belum terealisasi,” jelas dia.
Menanggapi hal ini, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, sebagai operator investasi pemerintah, saat ini realisasi kuota FLPP hingga Kamis (26/9) sudah mencapai 151.902 unit dari alokasi awal 2024 sebanyak 166 ribu unit.
Sedangkan, untuk tambahan kuota FLPP BP Tapera masih menunggu terbitnya revisi anggaran yang menjadi dasar penyaluran tambahan kuota 2024 sebesar 34.000 unit.
Baca juga : Insentif PPN DTP Ditambah Agar Publik Mudah Dapatkan Hunian dan Dongkrak Penjualan Hunian
“Saat ini DIPA tambahan 2024 sudah berproses di Kemenkeu,” kata Heru.
Heru menekankan, BP Tapera terus berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk support proses revisi DIPA tambahan kuota.
“Kami juga berharap dalam waktu dekat segera terbit,” tandas dia. (Z-10)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melontarkan apresiasi sekaligus tantangan kepada para pengembang rumah subsidi.
Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 1 juta unit hunian vertikal setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
BP Tapera mencatatkan lonjakan luar biasa dalam penyaluran FLPP, dengan 53.874 unit rumah disalurkan pada Kuartal I 2025, meningkat 1.173%
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemerintah diminta membedakan skema subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dinilai masih terhambat oleh sistem penilaian riwayat kredit
MENJADIKAN Karawang, Jawa Barat, bukan hanya sebagai destinasi industri, melainkan juga sebagai masa depan hunian premium di timur Jakarta.
Ciputra Group resmi menggelar acara Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap pertama untuk hunian CitraLake Villa.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perumahan kunci ketahanan kota hingga inklusi sosial.
Menurut Ara, rincian subsidi rumah ini akan diumumkan rinci pada waktunya.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pertumbuhan pembangunan pada sektor properti seperti perumahan dan hotel di DKI Jakarta dan Tangerang Raya berdampak bagi warga Jawa Barat.
Kenapa Palaran? Karena Palaran akan menjadi akan menjadi kawasan yang menjanjikan di masa depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved