Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
REALISASI penyaluran kuota pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tambahan sebanyak 34 ribu unit bagi rumah subsidi masih ditunggu. Sebab, sejak Agustus 2024 kemarin, pelaksanaan akad kredit rumah subsidi tersendat.
Ketua Satgas Darurat Kuota FLPP Asosiasi Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia (Apersi) Bambang Setiadi menyampaikan, kondisi penyaluran pembiayaan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) harus segera diperhatikan. Sebab, imbas dari belum berlanjutnya penyaluran pembiayaan FLPP dirasakan juga oleh pengembang perumahan subsidi di berbagai daerah.
“Kondisi saat ini sangat memprihatinkan, terutama bagi rekan-rekan pengembang di daerah. Mereka merasakan dampak langsung dari stagnasi dalam realisasi akad, yang menyebabkan penumpukan stok rumah,” ungkap Bambang kepada Media Indonesia, Kamis (26/9).
Baca juga : Tahun Ini, Alokasi Dana Program FLPP Capai Rp30 Triliun
Menurut Bambang, kondisi ini tidak hanya menghambat gerakan ekonomi di sektor perumahan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat yang sangat tergantung pada program perumahan ini.
Sebelumnya diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, penambahan kuota sebanyak 34 ribu unit berlaku pada 1 September 2024.
Kuota FLPP untuk rumah subsidi yang semula hanya 166 ribu unit, dengan ini bertambah hingga 200 ribu unit untuk periode 2024.
Baca juga : Realisasi Penambahan Kuota FLPP Masih Ditunggu
Ketua Umum Apersi Junaidi menambahkan, komitmen penambahan kuota penyaluran FLPP sudah ada sari pemerintah. Namun, eksekusi di lapangan sangat menentukan keberhasilan program ini.
“Lambatnya proses pengajuan dan pencairan dana FLPP dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Setiap keterlambatan dalam penyaluran anggaran tidak hanya berdampak pada pengembang, tetapi juga dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat,“ kata dia.
Ia juga meminta agar Badan Penyalur Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) juga lebih cepat tanggap dan transparan dalam penyaluran pembiayaan FLPP rumah subsidi bagi MBR. Hal ini sangat penting mengingat program FLPP dirancang untuk memberikan akses perumahan yang terjangkau bagi masyarakat yang kurang mampu.
Baca juga : Tambahan Kuota Pembiayaan Rumah Subsidi Belum Terealisasi, Apa Dampaknya?
“Sebagai langkah konkret, para pengurus Apersi merencanakan audiensi dengan BP Tapera, Besok (26/9) dengan melibatkan sekitar 50 orang. Dalam audiensi tersebut, mereka berharap dapat menyampaikan aspirasi dan menuntut kejelasan terkait pengelolaan dan pencairan dana yang belum terealisasi,” jelas dia.
Menanggapi hal ini, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, sebagai operator investasi pemerintah, saat ini realisasi kuota FLPP hingga Kamis (26/9) sudah mencapai 151.902 unit dari alokasi awal 2024 sebanyak 166 ribu unit.
Sedangkan, untuk tambahan kuota FLPP BP Tapera masih menunggu terbitnya revisi anggaran yang menjadi dasar penyaluran tambahan kuota 2024 sebesar 34.000 unit.
Baca juga : Insentif PPN DTP Ditambah Agar Publik Mudah Dapatkan Hunian dan Dongkrak Penjualan Hunian
“Saat ini DIPA tambahan 2024 sudah berproses di Kemenkeu,” kata Heru.
Heru menekankan, BP Tapera terus berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk support proses revisi DIPA tambahan kuota.
“Kami juga berharap dalam waktu dekat segera terbit,” tandas dia. (Z-10)
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan
Skema akad massal terbukti menjadi motor percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rumah subsidi.
Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Keragaman dan peningkatan standar pembangunan proyek properti di Indonesia menjadi sorotan
Rakor lintas kementerian di Tangerang bahas percepatan pembangunan rumah subsidi, penuntasan masalah LSD, dan penyederhanaan perizinan perumahan di Banten.
BTN mencatat penyaluran KPR melalui skema FLPP hingga 26 September 2025 mencapai 93.098 unit, ditambah 36.589 unit dari BTN Syariah.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
The HUD Institute mengingatkan pemerintah bahwa persoalan perumahan nasional tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan proyek semata
The HUD Institute meninjau perencanaan kota mandiri di tengah dorongan pembangunan perumahan dan menyoroti pentingnya integrasi tata ruang regional.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Kita harus memastikan rumah yang dibangun aman dan berkelanjutan.
Backlog kepemilikan rumah mencapai 9,87 juta unit. Beberapa sumber lain bahkan menyebutkan angka hingga 10,9 juta atau 15 juta unit,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved