Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
PEMERINTAH mengalokasikan kuota rumah subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pekerja nonformal seperti pedagang pasar, pedagang sayur, pedagang bakso, dan sektor usaha nonformal lainnya.
"Pemerintah telah mengalokasikan kuota rumah subsidi FLPP bagi masyarakat seperti pedagang pasar, pedagang bakso, pedagang sayur, pedagang kelontong, tukang ojek, petani, nelayan, dan sektor usaha lainnya," ujar Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Jumat (25/4).
Ia mengatakan BP Tapera berkomitmen untuk menyalurkan 25 ribu unit rumah subsidi FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di sektor nonformal atau pekerja non fixed income.
"Sekarang pekerja non fixed income atau pekerja nonformal yang tidak memiliki slip gaji bisa juga punya rumah," katanya.
Sesuai dengan perjanjian kerja sama antara BP Tapera dan bank penyalur FLPP, sekurang-kurangnya 10% dari target penyaluran FLPP dialokasikan bagi MBR yang masuk kategori masyarakat non fixed income.
BP Tapera sudah menyalurkan sebanyak 10.966 unit rumah atau 44% dari target 25 ribu rumah subsidi bagi MBR yang bekerja di sektor non fixed income per 24 April 2025.
FLPP adalah program subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah dengan skema KPR bersubsidi. Melalui program ini, pemerintah memberikan dana murah kepada bank penyalur agar masyarakat dapat memperoleh rumah dengan suku bunga rendah, uang muka ringan, dan tenor panjang.
Masyarakat yang mendapatkan KPR FLPP akan memperoleh beberapa keuntungan, antara lain suku bunga tetap 5% per tahun, tenor kredit hingga 20 tahun, uang muka ringan, bebas premi asuransi dan PPN, serta bekerja sama dengan banyak bank penyalur.
Adapun syarat penerima KPR FLPP yakni berkewarganegaraan Indonesia, belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya, orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri, dan tidak memiliki rumah.
Sedangkan langkah pengajuan KPR FLPP dapat dilakukan dengan mengunduh aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) melalui Google Play Store, kemudian mendaftarkan diri di aplikasi SiKasep, menentukan rumah dan Bank penyalur yang melalui aplikasi SiKasep.
Pemohon lalu menyiapkan dokumen pengajuan KPR FLPP yang diperlukan bank penyalur yang terdiri dari surat pemesanan rumah dari pengembang yang paling sedikit memuat harga jual rumah dan alamat rumah, fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau resi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi akta nikah atau akta perkawinan bagi yang berstatus kawin.
Selanjutnya fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), fotokopi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi, surat pernyataan pemohon, dan slip gaji yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi pemohon yang berpenghasilan tetap, atau surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah bagi yang tidak berpenghasilan tetap. (Ant/E-1)
Pemerintah menaikkan target kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit untuk tahun anggaran 2025
Nobu Bank resmi menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
BP Tapera mencatatkan lonjakan luar biasa dalam penyaluran FLPP, dengan 53.874 unit rumah disalurkan pada Kuartal I 2025, meningkat 1.173%
Menteri PKP, Maruarar Sirait atau Ara, menegaskan bahwa kementeriannya terus mengumpulkan masukan dan aspirasi dari generasi milenial terkait draf revisi program rumah subsidi
Tingginya tekanan ekonomi dan lonjakan harga properti membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan industri seperti Bekasi semakin sulit memiliki hunian layak
BP Tapera targetkan pembiayaan 350 ribu rumah subsidi FLPP pada 2025. Realisasi hingga Juli capai 137 ribu unit dengan nilai Rp17 triliun
BP Tapera mengusulkan perubahan harga rumah subsidi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan mendorong perubahan zonasi menjadi berbasis kabupaten/kota.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai lebih dari 50% dari target 220.000 unit.
Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang berhasil merealisasikan penyaluran FLPP Kuartal I Tahun 2025 yang mencapai 53.874 unit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved