Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH mengalokasikan kuota rumah subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pekerja nonformal seperti pedagang pasar, pedagang sayur, pedagang bakso, dan sektor usaha nonformal lainnya.
"Pemerintah telah mengalokasikan kuota rumah subsidi FLPP bagi masyarakat seperti pedagang pasar, pedagang bakso, pedagang sayur, pedagang kelontong, tukang ojek, petani, nelayan, dan sektor usaha lainnya," ujar Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Jumat (25/4).
Ia mengatakan BP Tapera berkomitmen untuk menyalurkan 25 ribu unit rumah subsidi FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di sektor nonformal atau pekerja non fixed income.
"Sekarang pekerja non fixed income atau pekerja nonformal yang tidak memiliki slip gaji bisa juga punya rumah," katanya.
Sesuai dengan perjanjian kerja sama antara BP Tapera dan bank penyalur FLPP, sekurang-kurangnya 10% dari target penyaluran FLPP dialokasikan bagi MBR yang masuk kategori masyarakat non fixed income.
BP Tapera sudah menyalurkan sebanyak 10.966 unit rumah atau 44% dari target 25 ribu rumah subsidi bagi MBR yang bekerja di sektor non fixed income per 24 April 2025.
FLPP adalah program subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah dengan skema KPR bersubsidi. Melalui program ini, pemerintah memberikan dana murah kepada bank penyalur agar masyarakat dapat memperoleh rumah dengan suku bunga rendah, uang muka ringan, dan tenor panjang.
Masyarakat yang mendapatkan KPR FLPP akan memperoleh beberapa keuntungan, antara lain suku bunga tetap 5% per tahun, tenor kredit hingga 20 tahun, uang muka ringan, bebas premi asuransi dan PPN, serta bekerja sama dengan banyak bank penyalur.
Adapun syarat penerima KPR FLPP yakni berkewarganegaraan Indonesia, belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya, orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri, dan tidak memiliki rumah.
Sedangkan langkah pengajuan KPR FLPP dapat dilakukan dengan mengunduh aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) melalui Google Play Store, kemudian mendaftarkan diri di aplikasi SiKasep, menentukan rumah dan Bank penyalur yang melalui aplikasi SiKasep.
Pemohon lalu menyiapkan dokumen pengajuan KPR FLPP yang diperlukan bank penyalur yang terdiri dari surat pemesanan rumah dari pengembang yang paling sedikit memuat harga jual rumah dan alamat rumah, fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau resi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi akta nikah atau akta perkawinan bagi yang berstatus kawin.
Selanjutnya fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), fotokopi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi, surat pernyataan pemohon, dan slip gaji yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi pemohon yang berpenghasilan tetap, atau surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah bagi yang tidak berpenghasilan tetap. (Ant/E-1)
Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan Meikarta jadi lokasi rusun subsidi. Konsep rusunami dan rusunawa disiapkan untuk atasi hunian perkotaan.
BTN mendominasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2025.
Pemerintah menaikkan target penyaluran FLPP pada 2026 menjadi 285.000 unit rumah subsidi dengan kebutuhan dana mencapai Rp37,1 triliun.
Skema akad massal terbukti menjadi motor percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rumah subsidi.
BP Tapera genjot strategi agresif dan kolaborasi lintas sektor untuk mengejar target 350 ribu rumah FLPP pada akhir 2025.
OJK menegaskan hanya segelintir calon debitur KPR dengan skema FLPP terkendala akibat catatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Kementerian PKP segera terbitkan Kepmen rusun subsidi Januari 2026. Aturan mencakup penyesuaian harga dan skema FLPP untuk atasi backlog perkotaan.
Mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah, ratusan calon pengembang baru dilatih intensif oleh praktisi dan pemerintah di Cileungsi, Bogor.
FLPP tahun 2025 mencapai 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 triliun. Ini menjadi realisasi tertinggi sepanjang sejarah sejak program ini dimulai pada 2010.
BTN mendominasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2025.
Pemerintah menaikkan target penyaluran FLPP pada 2026 menjadi 285.000 unit rumah subsidi dengan kebutuhan dana mencapai Rp37,1 triliun.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved