Kementerian Perumahan Ajak Kemenkeu Bahas Kuota FLPP 2025

PEMERINTAH melalui Kementerian Perumahan berencana menambah kuota penerima bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2025. Hal ini merupakan salah satu upaya mewujudkan program tiga juta rumah.

“Senin (16/12)  nanti akan kita bicarakan dengan Kementerian Keuangan, kita akan pakai data yang terukur, kesiapan perbankan, pengembang dan tentu cek juga marketnya ya,” ungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dalam akad massal di Pondok Taktakan Serang, Banten, Kamis (12/12).

Adapun, saat ini kuota FLPP 2024 adalah sebanyak 200 ribu unit dan diusulkan bertambah hingga 800 ribu unit pada 2025. 

Baca juga : Menteri Ara: Tidak Semua Program 3 Juta Rumah, Gratis

Menurut pria yang akrab disapa Ara, pemerintah harus melihat secara utuh baik kemampuan fiskal negara, kemampuan pembiayaan perbankan seperti BTN, kesiapan pengembang dan daya serap  masyarakat. Apalagi, kata Ara, FLPP merupakan salah satu motor suksesnya program tiga juta rumah. 

“Kita akan diskusi dengan teman-teman Departemen Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Bu Sri Mulyani, Pak Wamen, jadi kita akan coba diskusikan. Kalau dari Satgas Perumahan dari awal, konsep FLPP sangat bagus. Bagaimana ada subsidi untuk cicilan. Itu nanti kombinasi dari semua itu,” jelas Ara. 

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria mengatakan langkah BUMN bersama Kementerian PKP mendorong program perumahan karena program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan masa depan masyarakat Indonesia.

Baca juga : Realisasi Penambahan Kuota FLPP Masih Ditunggu

“Program yang dijalankan Bapak Presiden adalah program yang menyangkut masa depan, khususnya anak-anak Indonesia. Kita punya program Tiga Juta Rumah, program Makan Siang Gratis yang berfokus pada masa depan anak-anak dan keluarga Indonesia," ujar Doni. 

Doni menambahkan tentunya program perumahan di Indonesia dapat berjalan dengan baik karena dukungan penuh dari Kementerian PKP. 

Di tempat yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan dalam 2 bulan pemerintahan Presiden Prabowo, perseroan telah menyalurkan KPR untuk hampir 30 ribu unit rumah. 

Baca juga : Tambahan Kuota Pembiayaan Rumah Subsidi Belum Terealisasi, Apa Dampaknya? 

“Tahun depan, kami juga telah memiliki ratusan ribu unit stok rumah untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah," jelas Nixon.

Nixon melanjutkan BTN berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan. Sehingga 8% pertumbuhan ekonomi dan 0% poverty dapat terwujud.

“Sebagai bank penyalur KPR sejak 1976 hingga kini, BTN telah menyalurkan KPR lebih dari 5,2 juta unit yang tersebar secara nasional, baik melalui pembiayaan perumahan subsidi, non subsidi maupun pembiayaan perumahan syariah. Kegiatan seremonial penyaluran KPR pada hari ini adalah langkah awal kita semua, dan kami berharap bahwa inisiasi ini akan berlanjut terus sampai kebutuhan perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia terpenuhi,” tutur Nixon.

Baca juga : Penambahan Kuota FLPP dan Perpanjangan Insentif PPN DTP 100 Persen Picu Kenaikan Penjualan Rumah

Akad Massal

Sementara itu, KPR massal di Serang ini diikuti oleh 235 calon debitur, mencakup KPR Subsidi dan KPR Non-Subsidi, sebanyak 225 unit. Sementara KPR Subsidi dan Non Subsidi melalu BTN Syariah  sebanyak 10 unit, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Nixon mengatakan, 72 orang atau lebih dari 30% debitur dalam akad massal tersebut adalah wanita, sedangkan 81% dari mereka tergolong segmen millenial dengan umur termuda yakni 21 tahun.

“Sampai dengan saat ini BTN masih memiliki potensi debitur yang sudah lolos uji sebanyak kurang lebih 44.000 yang diharapkan dapat segera disalurkan pada awal bulan Januari 2025”, tandas Nixon. (Z-10)