Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku akan menyediakan lahan berupa tanah seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, untuk dibangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Lahan itu berasal dari perusahaan miliknya. Sempat menuai kritik, pria yang akrab disapa Ara itu menyebut tidak semua proyek tiga juta rumah tersebut diberikan secara gratis.
“Ya kan memang sebagian ada rumah gratis dari teman-teman pengusaha gapapa kita yang membutuhkan,” ujar Ara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).
“Tapi itu enggak banyak kok jumlahnya, tapi ada yang gratis tapi kebanyakan kita pasti bayarlah,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa tidak mungkin mungkin semua diberikan secara gratis.
“Oh iya dong enggak mungkin semua gratis ya,” tandasnya.
Sebelumnya, Ara mengaku akan menyediakan lahan berupa tanah seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, untuk dibangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lahan itu berasal dari perusahaan miliknya. (Ykb/M-3)
SEBANYAK 139.485 rumah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terdampak bencana banjir bandang dan longsor. Angka tersebut merupakan data yang diperoleh Kementerian PKP.
Saat ini masih ada bank yang belum bisa secara nyata untuk melakukan program kredit perumahan karena masih membutuhkan waktu dalam membuat sistem.
BNI bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Mall Alam Sutera Banten.
Bank Nobu bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kadin Indonesia, REI, serta sejumlah asosiasi pengembang dan industri pendukung menggelar Pertemuan & Symposium Perumahan.
Target pasar dari pembangunan rusun tersebut adalah generasi milenial.
Sinergi itu, katanya, bisa dimulai menyiapkan data yang tepat. Kemudian dapat dilanjutkan dengan menciptakan instrumen atau pengaturan teknisnya.
Menurutnya, akad massal ini menjadi salah satu tonggak penting percepatan program perumahan nasional.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama tiga menteri pusat mempercepat Program Rumah Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Andra mencatat perkembangan properti lebih banyak didominasi oleh kelas menengah.
Pemprov Kalimantan Timur membebaskan seluruh biaya administrasi pembelian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pada semester pertama tahun ini, bank bjb mencatat sudah sekitar 100 orang yang mengambil program FLPP di Kabupaten Cianjur.
PROGRAM nasional Presiden Prabowo Subianto dalam membangun 3 juta rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus dijalankan di berbagai daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved