Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PELAKSANA Tugas (Plt) Direktur Utama Perum Perumnas Tambok Parulian Setyawati Simanjuntak mengatakan nilai investasi untuk proyek pembangunan rumah susun (rusun) bersubsidi Alonia Kemayoran, Jakarta, mencapai Rp250 miliar.
Ia menuturkan pihaknya akan membangun 609 unit rusun yang semuanya diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan target pembangunan selama 1,5 tahun hingga 2027.
"Full (sepenuhnya), jadi 100% dari 609 unit rusun itu untuk MBR," ujar Tambok Parulian Setyawati Simanjuntak saat ditemui di Jakarta, Sabtu (5/7).
Ia menuturkan, target pasar dari pembangunan rusun tersebut adalah generasi milenial, mengingat data yang diterima pihaknya menunjukkan mayoritas populasi dalam radius 15 kilometer (km) dari lokasi tersebut merupakan anak muda berumur 21-34 tahun.
Untuk mengoptimalkan upaya pemasaran yang menyasar generasi muda produktif, pihaknya telah menjalin kerja sama business to business (B2B) dengan sejumlah kementerian, lembaga pemerintah, BUMN, maupun perusahaan swasta.
"Dengan beberapa institusi, kami sudah punya perjanjian kerja sama B2B. Ada 81 perusahaan kami sudah lakukan MoU (Memorandum of Understanding/nota kesepahaman)," kata Setyawati.
Ia pun menyebutkan berbagai perusahaan yang diajak berkolaborasi merupakan perusahaan nasional tier 1 dan pada bulan ini jumlahnya akan bertambah.
Sejumlah BUMN, kementerian, dan lembaga yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut dengan Perum Perumnas antara lain Pelni, Damri, Pertamina, Pegadaian, BPJS TK, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sementara, perusahaan swasta yang telah menjalin kerja sama adalah United Tractors, PT Smart Mulia, hingga Kompas Gramedia Group.
Kolaborasi tersebut ditunjukkan untuk mempermudah pembeli dalam membayarkan cicilan rumahnya, yakni melalui skema potong gaji dari kementerian, lembaga, maupun perusahaan tempatnya bekerja.
Setyawati menyatakan upaya tersebut juga bertujuan untuk mencapai target seluruh unit sudah habis terjual bahkan sebelum proyek selesai dibangun.
"Proses bangunnya kan satu setengah tahun, tapi sudah terjual dulu sebelum selesai, seperti pesan Pak Menteri (Maruarar Sirait). Jadi, kami harus ada dulu konsumennya full 100%, kami bangun," ucapnya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menuturkan penting bagi Perum Perumnas untuk memastikan proyek yang dibangun dapat diserap oleh pasar, sehingga dapat meningkatkan penilaian investor terhadap kapabilitas perseroan.
Jika proyek pembangunan tersebut berhasil dengan legalitas yang terjamin, respons pasar yang baik, serta manfaat nyata bagi masyarakat, ia yakin akan banyak investor yang tertarik untuk berkolaborasi dengan BUMN di bidang pengembangan perumahan tersebut.
"Keberhasilan itu akan melahirkan suatu kepercayaan dan akhirnya akan repeat order (kembali berbisnis bersama). Kalau orang sudah percaya, investor akan datang dengan sendirinya," kata Maruarar. (Ant/E-1)
Pemerintah kembali memberikan stimulus bagi industri properti dengan memperpanjang insentif pajak berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100%.
PERUM Perumnas mengajukan permohonan penyertaan modal negara (PMN) nontunai tahun anggaran 2024 berupa barang milik negara (BMN) milik Kementerian PU-Pera senilai Rp1,1 triliun.
BPJS Ketenagakerjaan siapkan rumah bagi para pekerja
LSPR bersama Perum Perumnas berkomitmen mewujudkan kesejahteraan tenaga pendidik dan mahasiswa dengan menawarkan hunian impian.
Tren positif merupakan hasil dari berbagai inisiasi yang dilakukan tidak hanya pada sisi marketing saja.
Sinergi itu, katanya, bisa dimulai menyiapkan data yang tepat. Kemudian dapat dilanjutkan dengan menciptakan instrumen atau pengaturan teknisnya.
KETUA Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan mengkritisi program rencana pemerintah menyalurkan 1.000 rumah subsidi untuk jurnalis.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan kanal pengaduan konsumen perumahan terpadu bernama Benar-PKP
Lingkup kerja sama itu adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada prajurit dan ASN TNI AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
SEKTOR properti Tanah Air menunjukkan angin positif pada 2025. Para pengamat properti memprediksi peluang pertumbuhannya di atas 2%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved