Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH berencana mengadakan program tiga juta rumah untuk mengatasi backlog perumahan dan menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi MBR, yang dipercayakan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan pentingnya sinergi antarkementerian/lembaga untuk memperkuat program kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor akan menjadi fondasi dalam mempersiapkan data yang akurat dan pelaksanaan program yang lebih efektif. "Kami meminta masing-masing isntansi untuk memberikan tanggapan berdasarkan kepentingannya masing-masing. Misalnya terkait ibu, anak dan keluarga, BKKBN dan Kemen PPPA bersinggungan dan memiliki data yang sama, sehingga bisa mendesain program bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada," ujarnya.
Sinergi itu, katanya, bisa dimulai menyiapkan data yang tepat. Kemudian dapat dilanjutkan dengan menciptakan instrumen atau pengaturan teknisnya.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memandang program 3 Juta Rumah harus dibangun secara holistik. Yaitu dengan menyediakan ruang bersama bagi keluarga untuk mendukung pola hidup sehat dari aspek kesehatan, lingkungan, hingga kesejahteraan psikososial.
"Kami mendukung program tiga juta rumah ini, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kemen PPPA kami mendorong program perumahan tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas lingkungan tempat tinggal. Keluarga harus merasakan manfaat dari pembangunan, misalnya melalui community center yang bisa dimanfaatkan bersama," kata Wamen PPPA Veronica Tan dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Wamen PPPA menyampaikan bahwa pembangunan berbasis komunitas memiliki peran penting dalam mengubah pola hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Veronica Tan mengatakan Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang hadir di lingkungan permukiman masyarakat merupakan contoh program bottom-up, yakni pembangunan yang dimulai dari akar rumput dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
"Selain inisiatif dari pemerintah pusat, RBI juga membuka ruang partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat, seperti psikolog, instruktur olahraga, akademisi dari universitas, hingga pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga desa. Dengan kolaborasi tersebut, manfaat ruang-ruang bersama ini akan lebih terasa di lingkungan perumahan rakyat," katanya. (H-1)
Ketua Forum Puspa Kota Bandung, Salmiah Rambe menyatakan sinergi lintas sektor menjadi kunci penting dalam mengatasi persoalan perempuan dan anak.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membongkar praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen di Jakarta Timur yang telah beroperasi sejak 2023.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa sinergi ini penting untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik yang lebih baik.
Prevalensi yang mengalami sunat perempuan masih sangat tinggi meskipun terjadi penurunan dari 50,5 persen pada tahun 2021 menjadi 46,3 persen pada tahun 2024.
Program First Click yang berfokus pada pencegahan, penanganan, dan advokasi kebijakan perlindungan anak di ranah digital.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus penculikan anak yang terjadi belakangan ini.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi meninjau aktivitas anak-anak di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 13 Kota Bekasi, Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved