Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung Jawa Barat (Jabar) bersama Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Kota Bandung sepakat meningkatkan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak. Komitmen tersebut ditegaskan Forum Puspa usai melakukan audiensi bersama Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan pada Rabu (2/7).
Ketua Forum Puspa Kota Bandung, Salmiah Rambe menyatakan sinergi lintas sektor menjadi kunci penting dalam mengatasi persoalan perempuan dan anak. Pihaknya menjembatani kerja sama antara pemerintah, komunitas perempuan, perguruan tinggi, dunia usaha dan media.
"Kami hadir untuk memperkuat kolaborasi itu agar intervensi yang dilakukan lebih menyentuh dan tepat sasaran," tuturnya.
Forum Puspa Kota Bandung dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 463/Kep.1218-DP3A/2024 dan dilantik pada 16 Oktober 2024. Forum ini bertugas memberikan masukan kebijakan, melakukan advokasi, pendampingan, serta memantau program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Pada semester pertama tahun 2025, Puspa telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Mulai dari seminar pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pembinaan keluarga bahagia, distribusi bantuan korban banjir, hingga kampanye edukatif di tempat ibadah dan sekolah.
"Forum Puspa juga terjun langsung mendampingi korban kekerasan seksual, termasuk anak disabilitas di Kecamatan Cidadap. Itu menunjukkan bahwa kami tidak hanya bicara di tataran wacana, tapi betul-betul hadir di lapangan," imbuhnya.
Menurut Salmiah forum ini juga tengah merintis pembentukan Puspa di tingkat kelurahan. Harapannya, bisa memperluas cakupan gerakan hingga ke masyarakat akar rumput. Sosialisasi awal telah dilakukan di Kelurahan Gegerkalong dan Cisaranten Endah sebagai pilot project kelurahan ramah perempuan dan peduli anak.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai, Forum Puspa sangat potensial menjadi saluran berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bandung. Dengan kompleksitas kota dan disparitas sosial yang tinggi, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan dan butuh perhatian lebih.
"Kita harus bicara pemberdayaan perempuan dari level mikro. Ini pekerjaan sosial yang strategis dan Puspa bisa memainkan peran besar," terangnya.
Yang jelas Pemkot Bandung mendukung penuh dan berharap kemitraan dengan swasta juga bisa lebih konkret. Misalnya melalui CSR yang khusus menyasar perempuan dan anak. (H-2)
Pemkot Bandung, Jawa Barat (Jabar) menggulirkan program penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMP, yang dikemas melalui muatan lokal pendidikan bela negara.
Pemkot Bandung akan terus memperkuat dan memperluas program perlindungan anak, mulai dari memastikan pemenuhan hak-hak anak dan menyediakan ruang bermain yang aman dan inklusif.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Jawa Barat (Jabar) memastikan tidak ditemukan adanya beras oplosan yang beredar di pasar tradisional maupun pasar modern di Kota Bandung.
Kewenangan pengelolaan pendidikan di tingkat SD dan SMP berada di Pemkot Bandung, sementara SMA dan SMK merupakan kewenangan Pemprov Jabar.
Pemerintah Kota Bandung Jawa Barat sudah menyiapkan langkah setelah melihat sejumlah mal sepi pengunjung atau bisa dibilang mati suri.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Jawa Barat (Jabar) memberikan sanksi kepada dua komunitas lari akibat membagikan bir di acara Pocari Sweat Run 2025 di Kota Bandung pekan lalu.
Sinergi itu, katanya, bisa dimulai menyiapkan data yang tepat. Kemudian dapat dilanjutkan dengan menciptakan instrumen atau pengaturan teknisnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved