Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
FASILITAS pembiayaan perumahan yang diberikan pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) rupanya sudah ada sejak lama misalnya seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pemerintah akan mewajibkan pada masyarakat menjadi anggota dengan iuran sebesar 3% per-bulan dari upah kerja dengan tujuan membantu MBR punya rumah.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, dari sisi mekanisme pembiayaan produk FLPP dan Tapera relatif sama. Fungsinya yakni memberikan likuiditas ke perbankan untuk menekan suku bunga KPR pada level rendah di bawah pasar.
“Sedangkan perbedaan utamanya adalah, FLPP diperuntukkan untuk MBR sedangkan KPR Tapera diperuntukkan untuk Peserta Tapera MBR,” ungkap Heru dalam konferensi pers bersama di Jakarta, Jumat (31/5).
Baca juga : BP Tapera Genjot Penyaluran FLPP 2023
Heru menyampaikan, dari sisi sumber dana, program FLPP berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Sedangkan dana Tapera berasal dari Dana Simpanan Peserta.
“Ke depan kedua program ini dapat disinergikan dengan joint financing dalam rangka Single Housing Program. Kedepan, BP Tapera juga akan mengupayakan alternatif sumber dana lain seperti dana wakaf, dana filantropi, dan CSR dan dana lainnya,” ungkap Heru.
Selain itu, kata dia, dari sisi fitur suku bunganya sama. Untuk jangka waktu KPR Tapera jangka waktu 30 tahun untuk rumah tapak, 35 tahun untuk rumah susun atau Rusun, KPR FLPP 20 tahun untuk rumah Tapak dan Rusun.
Baca juga : Gema Tapera Digelar 3 Hari di Kantor Kemenag
Adapun, uang muka untuk KPR Tapera 0%, KPR FLPP 1%. Sedangkan, FLPP mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), KPR Tapera saat ini tidak mendapatkan.
Penerima manfaat |
|
Sumber dana |
|
Fitur | Suku bunga sama |
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko pihaknya meminta masyarakat memberikan kesempatan pada pemerintah untuk bekerja memikirkan cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Ke depan pemerintah akan menggencarkan komunikasi dan dialog dengan masyarakat dan dunia usaha.
“Masih ada waktu untuk batas waktu pemberlakuan bagi pekerja swasta sampai tahun 2027. Selain itu, juga membangun sistem pengawasan pengelolaan keuangan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel dan transparan,” jelas dia. (Z-10)
Mendikdasmen Abdul Mu'ti membahas rencana pembangunan rumah untuk guru. Mendikdasmen menyoroti rencana pembangunan rumah untuk guru agar dapat memberikan semangat dalam mengajar
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS), impian memiliki rumah kini bisa diwujudkan melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
BNI akan menyalurkan pembiayaan rumah subsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat.
Forum Jamsos, yang terdiri dari sejumlah serikat pekerja, memperingatkan pemerintah agar tidak menggunakan DJS BPJS Ketenagakerjaan untuk program Tapera.
PER 29 November 2024 bertempat di Istana Negara Presiden Prabowo mengumumkan, rata-rata penaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5%, angka itu tidak akan meningkatkan daya beli keluarga buruh
DPR dan Pemerintah menunjukkan komitmen tegas dalam mendukung BP Tapera dan program Tapera untuk memperluas akses masyarakat terhadap perumahan layak dan terjangkau.
Temukan rumah idaman dan manfaatkan promo KPR menarik di BRI Consumer Expo 2025 Goes to BSD City. Dapatkan juga penawaran eksklusif properti dan kendaraan!
Dapatkan rumah impian, test drive BYD, lelang emas, dan promo menarik di BRI Consumer Expo 2025 di Citra City Sentul!
Mempersiapkan akad kredit rumah atau KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah langkah penting dalam proses pembelian rumah.
Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non-subsidi oleh BTN mencapai Rp106,8 triliun, meningkat 8,1% dibandingkan periode yang sama tahun
Bank BTN Cabang Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 800 unit selama 2025.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved