Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh BP Tapera tahun 2023 telah mencapai 146.123 unit dengan nilai Rp16,47 triliun per akhir Agustus lalu. BP Tapera sendiri mematok target penyaluran dana FLPP tahun ini sebanyak 229.000 unit rumah senilai Rp25,18 triliun.
Komisioner BP Tapera Adi Setianto optimistis target tersebut dapat tercapai. Ia menyatakan BP Tapera akan terus menggenjot penyaluran pembiayaan secara maksimal untuk mencapai target penyaluran pembiayaan tahun 2023 di tengah kenaikan harga rumah per 1 Juli lalu.
”Kami mengelola dana yang dipercaya oleh pemerintah secara prudent dan menggandeng pihak profesional yang secara rutin diawasi dan dievaluasi sesuai dengan peraturan OJK dan Peraturan Badan BP Tapera,” kata Adi dalam keterangan resmi, pekan lalu.
Baca juga: BTN Syariah Keluarkan Sukuk Tapera Perdana Senilai Rp92 Miliar
Agar pengelolaan dana prudent, profesional, serta mendapatkan imbal hasil yang maksimal, melalui Kontrak Investasi Kolektif (KIK), BP Tapera menggandeng 7 Manajer Investasi (MI). Mereka antara lain PT BNI Asset Management, PT Bahana TCW Investment Management, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT BRI Manajemen Investasi (sebelumnya bernama PT Danareksa Investment Management), PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, dan PT Schroder Investment Management Indonesia.
“Pengawasan pelaksanaan tugas terhadap MI meliputi kinerja KIK Pemupukan Dana Tapera, kesesuaian dengan perjanjian kerja sama, dan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Badan,” jelas Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, Gatut Subadio.
Baca juga: Dana Rumah Tapera Rp12 Triliun Siap Disalurkan
Pada 2022, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP untuk pembiayaan sebanyak 226 ribu unit rumah senilai Rp25,15 triliun. Untuk tahun depan, dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024, pemerintah kembali mengalokasikan dana FLPP dari dana DIPA sebesar Rp13,72 triliun, pengembalian pokok atas dana yang sudah digulirkan sebesar Rp7,09 triliun, dan saldo awal dana FLPP per Januari 2024 sebesar Rp230,97 miiar.
Dengan demikian, total dana yang direncanakan disalurkan untuk tahun 2024 sebesar Rp21,04 triliun untuk 166.000 unit rumah.
Terpisah, Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menyebut kondisi properti saat ini belum rebound atau pulih seperti industri lainnya. Saat ini, katanya, tulang punggung utama industri properti ialah jaring pengaman berupa FLPP.
"Kita berharap apa yang sudah diberikan pemerintah ini bisa berkesinambungan, bisa berjalan lebih smooth. Apabila ada konsistensi dari pembiayaan itu melalui APBN, bahkan kalau boleh didorong, itu bisa men-drive betul karena sektor bisnis tidak bisa on-off,” kata Joko.
"Saat ini mesinnya sudah bagus marketnya sudah bagus, sehingga bisa dorong dengan insentif itu," imbuhnya.
Di sisi lain, lanjutnya, DPP REI juga turut memikirkan beban pemerintah terkait adanya backlog rumah 12,7 juta. DPP REI melihat ada tiga klaster pada angka 12,7 juta tersebut, yakni dari sektor informal, formal atau fixed income, dan sektor informal tapi nonbankable.
"Nah dari klaster yang fixed income pastinya perlu diberikan sensitif misalkan seperti yang sudah diajukan oleh REI. Cerukan itu tolong diberikan insentif, kita mengusulkan rumah yang harganya Rp300 juta itu mendapatkan insentif berupa pembebasan PPN," jelasnya. (Z-10)
KSPSI Jabar menilai kebijakan pemerintah terkait kewajiban iuran untuk Tapera dengan potongan sebesar 3% dari gaji setiap bulan dianggap tak sensitif dengan kondisi perekonomian rakyat.
Impian punya rumah sendiri kini semakin dekat! Dengan Fasilitas Pembiayaan Rumah Tapera dari BP Tapera
Pasalnya, kebijakan tersebut dianggap memberatkan pekerja yang harus diwajibkan ikut dalam kepesertaan Tapera. Iuran kepesertaannya pun cukup besar dengan penghitungan
Ratusan masa aksi dari kalangan buruh melakukan demo di kawasan patung kuda, Jakarta Pusat. Salah satu tuntutanya yakni mendesak pemerintah mencabut peraturan tentang Tapera
Guru-guru swasta dan honorer atau Non ASN cemas. Tapera rencananya bukan hanya menyasar ASN namun juga pekerja swasta dan pekerja yang dikategorikan pekerja mandiri.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti membahas rencana pembangunan rumah untuk guru. Mendikdasmen menyoroti rencana pembangunan rumah untuk guru agar dapat memberikan semangat dalam mengajar
MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta bjb meningkatkan target penyaluran KPR Sejahtera FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Barat.
BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 220 ribu unit rumah senilai Rp28,2 Triliun pada 2025.
Hasil pemantauan yang dilakukan oleh para petugas ini menjadi rujukan bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam (PKP) memastikan hunian yang layak.
Dengan KPR FLPP, masyarakat MBR akan menerima manfaat DP hanya 1%, harga rumahnya terjangkau, dan cicilan tetap selama masa tenor.
Sebanyak 2.000 unit rumah bersubsidi dan komersial habis dalam Pesta Rakyat yang digelar Vista Land. Adapun, hunian tersebut tersebar di wilayah Jabodetabek dan Banten.
Hingga 4 Juli 2022, BP Tapera telah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 101.492 unit rumah senilai Rp11,27 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved