Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni.
Hingga 31 Juli 2024, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan perumahan senilai Rp142,11 triliun untuk 1.522.035 unit rumah di seluruh Indonesia, sebuah capaian yang menjadi tonggak penting dalam sejarah pembiayaan perumahan nasional.
Pembiayaan ini terbagi dalam dua skema utama: penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencakup 1.508.298 unit rumah senilai Rp140,016 triliun, serta Pembiayaan Tapera yang mulai berjalan sejak 2021 hingga 31 Juli 2024 dengan total 13.737 unit rumah senilai Rp2,10 triliun.
Baca juga : Kinerja Bank Penyalur Pembiayaan Tapera dan FLPP Periode Q-2 2024 Dievaluasi
Sebagai lembaga yang mengemban amanah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang, BP Tapera berperan penting dalam memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Peran ini semakin diperkuat dengan kepercayaan yang diberikan kepada BP Tapera sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP). #MIA (RO/Z-10)
Program yang dikelola BP Tapera telah membawa dampak positif bagi jutaan masyarakat Indonesia, termasuk Via Octaviani, seorang guru di SDN Pantai Harapan Jaya 04, Bekasi, Jawa Barat.
Baca juga : Sama-sama Bantu MBR Punya Rumah, Apa Bedanya Tapera dan FLPP?
Via adalah penerima manfaat dari Pembiayaan Tapera yang merasa sangat terbantu oleh program ini.
"Cepat dan efektif prosesnya. Bangunan dan kondisi rumahnya pun bagus, meskipun rumah subsidi tapi berkualitas,” ujar Via dengan penuh rasa syukur.
Via melihat rumah sebagai fondasi utama dalam pendidikan keluarga, tempat orang tua dan anak dapat saling belajar dan berkembang bersama.
Baca juga : Mendorong Economic Engine Diharapkan Bantu Mengurangi 12,7 Juta Backlog Sektor Perumahan
Ia berharap program ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Muhammad, seorang penghuni Perumahan Indirisma Regency 2 di Malang, Jawa Timur, juga merasakan manfaat dari program FLPP.
"Program FLPP sangat membantu kami untuk memiliki rumah yang layak. Proses pengajuan KPR relatif mudah dan terjangkau, membuat kami merasa lebih nyaman dan aman di lingkungan yang sehat," ujarnya.
Baca juga : Respon Isu Strategis Pembiayaan Perumahan, BP Tapera Luncurkan Tapera Digital Services
Meski banyak capaian positif, BP Tapera terus berupaya menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan perumahan nasional.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, menyebutkan beberapa tantangan utama, seperti backlog kepemilikan rumah yang telah mencapai 6,9 juta rumah tangga, dan ketimpangan akses serta daya beli masyarakat.
Untuk menjawab tantangan ini, BP Tapera tidak bisa bekerja sendiri.
Dukungan pemerintah melalui APBN, perbankan, dan pengembang perumahan sangat diperlukan.
Program FLPP yang dijalankan sejak 2010 hingga 2024 diperkirakan telah mengurangi backlog rumah MBR sebesar 7,5%, dengan kontribusi pada tahun 2024 diharapkan mampu mengurangi backlog hingga 1,3%.
BP Tapera juga berupaya meningkatkan ketersediaan dana dan memperluas akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat informal, dengan mengelola dana jangka panjang berbasis tabungan.
Ini diharapkan dapat menggantikan peran APBN dan mengatasi masalah funding mismatch dalam pembiayaan perumahan.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, BP Tapera berkomitmen untuk terus memperjuangkan amanah mulia ini, sehingga masyarakat Indonesia, khususnya MBR, dapat memiliki rumah layak huni yang terjangkau.
Dengan dukungan semua pihak, diharapkan upaya ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak signifikan bagi pemenuhan kebutuhan perumahan nasional. (Z-10)
Kementerian PKP segera terbitkan Kepmen rusun subsidi Januari 2026. Aturan mencakup penyesuaian harga dan skema FLPP untuk atasi backlog perkotaan.
Mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah, ratusan calon pengembang baru dilatih intensif oleh praktisi dan pemerintah di Cileungsi, Bogor.
FLPP tahun 2025 mencapai 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 triliun. Ini menjadi realisasi tertinggi sepanjang sejarah sejak program ini dimulai pada 2010.
BTN mendominasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2025.
Pemerintah menaikkan target penyaluran FLPP pada 2026 menjadi 285.000 unit rumah subsidi dengan kebutuhan dana mencapai Rp37,1 triliun.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan
Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan Meikarta jadi lokasi rusun subsidi. Konsep rusunami dan rusunawa disiapkan untuk atasi hunian perkotaan.
BTN mendominasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2025.
Pemerintah menaikkan target penyaluran FLPP pada 2026 menjadi 285.000 unit rumah subsidi dengan kebutuhan dana mencapai Rp37,1 triliun.
Skema akad massal terbukti menjadi motor percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rumah subsidi.
BP Tapera genjot strategi agresif dan kolaborasi lintas sektor untuk mengejar target 350 ribu rumah FLPP pada akhir 2025.
OJK menegaskan hanya segelintir calon debitur KPR dengan skema FLPP terkendala akibat catatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved