Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM rangka transformasi menuju pelayanan berbasis digital, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melakukan soft launching Tapera Digital Services (TDS) sebagai bentuk optimalisasi layanan strategis perumahan.
"TDS merupakan alat bantu BP Tapera dalam menjawab 4 isu strategis pembiayaan perumahan, serta dalam mendukung dan mengelola informasi mismatch supply dan demand perumahan," kata Komisioner BP Tapera, Adi Setianto di Jakarta pada Kamis (28/12).
Dengan adanya TDS ini, lanjut Adi diharapkan dapat dapat memperkenalkan dan menginisiasi standarisasi persyaratan administrasi, efisiensi pengajuan pembiayaan perumahan baik dalam sisi persyaratan administrasi untuk ketersediaan, supply rumah maupun persyaratan administrasi pengajuan pembiayaan perumahan.
Baca juga: Potensi Penyaluran FLPP 2024 oleh BP Tapera Hingga 220 Ribu Unit
Soft Launching TDS ini juga menjadi tonggak BP Tapera dalam melakukan perjalanan transformasi BP Tapera menuju layanan berbasis digital yang telah dimulai dengan peluncuran Tapera Mobile versi awal di pertengahan tahun 2023 lalu," ungkapnya.
Pada masa soft launching ini layanan TDS belum dibuka secara umum, akan tetapi BP Tapera melakukan pengetesan user experience serta kesiapan perlindungan konsumen sejalan dengan keamanan data peserta yang bekerjasama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). (Z-10)
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan terus memperkuat pengawasan di sektor perbankan seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas perbankan yang semakin beragam dan cepatnya digitalisasi.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan Meikarta jadi lokasi rusun subsidi. Konsep rusunami dan rusunawa disiapkan untuk atasi hunian perkotaan.
BTN mendominasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2025.
Pemerintah menaikkan target penyaluran FLPP pada 2026 menjadi 285.000 unit rumah subsidi dengan kebutuhan dana mencapai Rp37,1 triliun.
Skema akad massal terbukti menjadi motor percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rumah subsidi.
BP Tapera genjot strategi agresif dan kolaborasi lintas sektor untuk mengejar target 350 ribu rumah FLPP pada akhir 2025.
OJK menegaskan hanya segelintir calon debitur KPR dengan skema FLPP terkendala akibat catatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved