Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Rumah harga terjangkau belum tentu jelek. Pasalnya, meski harga terjangkau bisa dibuat dengan kualitas bagus, yakni salah satunya dengan pendekatan model kontruksi modular robotisasi.
Pengembangan ini dimulai sejak 2019 dengan menawarkan hunian dengan harga Rp400 juta di enam lokasi proyek.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam Kabinet Merah-Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal positif bagi sektor perumahan di Indonesia.
Permasalahan ini bukanlah hal yang baru. Siklus kekurangan kuota dan stagnasi dalam realisasi KPR rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus berulang.
BP Tapera menegaskan bahwa program Tapera bukanlah bentuk penarikan iuran dari pendapatan pekerja swasta maupun pegawai negeri sipil (PNS), melainkan sebuah tabungan.
Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program pengentasan kemiskinan salah satunya melalui penyediaan perumahan layak huni sebanyak 3 juta unit rumah.
Hal ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau.
Pembangunan 3 juta rumah yang jadi program Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diniliai belum tentu berhasil tanpa kehadiran kementerian khusus perumahan.
BP Tapera terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung MBR memiliki rumah layak huni.
REI menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung dan merealisasikan Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Menurut UUD RI Tahun 1945, pasal 28 H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pemerintah sedang berupaya mendorong terbentuknya dana abadi perumahan untuk mengatasi backlog rumah yang saat ini mencapai 12,7 juta unit.
Pemerintah lewat Undang-Undang Cipta Kerja telah mengamanatkan pembentukan lembaga nonstruktural, Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan bahwa masih ada waktu hingga tahun 2027 bagi semua pihak untuk memberikan masukan terkait pemberlakuan Tapera
Iuran ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan rumah atau backlog yang saat ini tercatat masih sebanyak 9,7 juta unit.
Direktur Ekonomi Digital dari Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) Nailul Huda berpendapat bahwa kontribusi iuran Tapera mungkin belum cukup efektif dalam mengatasi
Kebutuhan masyarakat atas hunian masih tinggi, mengingat angka backlog sektor perumahan masih tinggi sekitar 9,7 juta unit hunian.
Kuota penyediaan 166 ribu unit rumah bersubsidi diharapkan bisa tepat sasaran meskipun kuotanya sudah hampir habis.
Upaya mendorong economic engine atau penggerak ekonomi di tiap kota di Indonesia juga diharapkan menuntaskan angka kekurangan rumah (backlog) nasional.
Menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), program ini diharapkan bisa memberikan tempat tinggal layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat DKI Jakarta.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved