Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketidaksesuaian prosedur dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha dalam mengakses insentif yang seharusnya memberikan kemudahan bagi operasional bisnis.
BANK Indonesia (BI) memastikan akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah untuk mendukung ketahanan ekonomi dalam negeri.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie melihat perlu adanya insentif fiskal bagi industri otomotif. Itu diperlukan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai tempat investasi.
PT Giwang Citra Laut resmi menerima fasilitas kawasan berikat dari Bea Cukai Sulbagsel, sebuah fasilitas yang mendukung efisiensi fiskal bagi perusahaan berorientasi ekspor.
Pemerintah selaku otoritas fiskal mesti mengeluarkan kebijakan yang mendukung pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia agar perekonomian bisa bergerak secara optimal.
IMF memproyeksikan kinerja ekonomi Indonesia akan stagnan di level 5% hingga 5,1% pada 2024 dan 2025. Pertumbuhan yang stabil itu bisa dicapai di tengah berbagai risiko eksternal.
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai terlalu eksklusif dan minim melibatkan masyarakat lokal. Itu termasuk dalam pelibatan rantai pasok,
PEMERINTAH bakal mengevaluasi pemberian fasilitas fiskal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam agar bisa bersaing dengan Special Economic Zone (SEZ) Johor
Program dari presiden terpilih, Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis harus menjadi perhatian karena butuh biaya yang tidak sedikit.
ANALIS kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani memaknai pelantikan tiga wakil menteri (wamen) oleh Presiden Joko Widodo untuk memuluskan transisi pemerintahan kepada Prabowo Subianto.
Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak ingin dan tidak akan menaikkan utang negara tanpa menaikkan pendapatan.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendorong agar pemerintahan baru dengan serius mempertimbangkan ketahanan fiskal yang sehat dan kredibel.
Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa pemerintahan baru yakni Prabowo-Gibran masih komit untuk menjaga defisit keuangan tidak lebih dari 3%
PEMERINTAH memastikan pelebaran defisit yang diperkirakan 2,70% dari PDB di tahun ini tak turut memperlebar rentang defisit tahun depan yang telah ditargetkan 2,29% - 2,82% terhadap PDB.
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin menilai pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto bisa menjaga dan mengelola APBN dengan baik.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
Beragam insentif fiskal dan prosedural pun digelontorkan pemerintah, melalui Bea Cukai untuk menarik investasi dan peningkatan daya saing industri di KEK Nongsa Digital Park
EKONOM Muhammad Chatib Basri menilai pernyataan resmi dari pemerintah meredakan kekhawatiran pasar soal kondisi fiskal nasional ke depan.
PEMERINTAH memastikan tak ada yang perlu dikhawatirkan perihal kondisi anggaran negara saat ini. Pasalnya, kondisi keuangan negara masih cukup baik.
Bank sentral terus mengawal agar kepercayaan pasar tetap terjaga dengan mengupayakan keseimbangan supply dan demand valuta asing di pasar.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved