Hilirisasi di Indonesia Dinilai Eksklusif

AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai terlalu eksklusif dan minim melibatkan masyarakat lokal. Itu termasuk dalam pelibatan rantai pasok, baik sebagai pekerja maupun vendor. Beberapa tahun berjalan, manfaat hilirisasi cenderung lebih banyak diangkut keluar.

“Masyarakat lokal justru terdampak polusi yang membuat kualitas hidupnya menurun. Makanya, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) meningkat, tapi kemiskinan dan pengangguran juga naik,” ujar Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin saat dihubungi, Kamis (25/7).

Hilirisasi yang dilakukan pemerintah, lanjutnya, hingga saat ini juga belum memiliki kejelasan siapa yang sebetulnya menerima dan merasakan manfaatnya. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan informasi secara terbuka.

Baca juga : Hilirisasi di Indonesia Perlu Diperbaiki Menyeluruh

Besaran multiplier effect dari hilirisasi terhadap industri dan ekonomi dalam negeri perlu diterangkan secara jelas. Jangan sampai, manfaat nyata dari penghiliran tersebut justru dinikmati oleh negara lain yang sedianya merupakan kompetitor Indonesia.

Kementerian Keuangan, misalnya, didorong untuk bisa membuka berapa besar penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor hilirisasi. Menurut Wijayanto, pemerintah terkesan menutup informasi tersebut.

Dia juga menilai pemerintah saat ini terlalu mengobral insentif fiskal di sektor minerba yang dimurnikan. Sementara di saat yang sama, sektor lain yang secara nyata memberikan multiplier effect besar seperti retail dan manufaktur justru seolah diabaikan.

Baca juga : Pemerintah Didorong Pecahkan Anomali Hilirisasi

“Pemerintah juga perlu transparan terkait devisa hasil nikel dan turunannya tersebut sebenarnya milik siapa, mengalir ke mana dan berapa banyak. Apa betul dugaan sebagian pengamat bahwa praktek VOC gaya baru sedang terjadi di negeri ini? Apa betul nikel adalah rempah-rempah gaya baru?” kata Wijayanto.

“Tanpa transparansi tersebut, bisa jadi kita tidak sadar jika sebenarnya kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari sektor ini, dan kita hanya bangga bahwa Indonesia adalah penghasil nikel terbesar di dunia,” tambahnya.

Karenanya Wijayanto menekankan agar prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environment, social, and governance/ESG) perlu digenjot pada seluruh sektor SDA, termasuk penghiliran yang tengah digencarkan Indonesia.

“Perlu transparansi data untuk dapat memperbaiki kebijakan dan ekosistem sektoral. Dengan konsep dan kebijakan yang tepat, hilirisasi akan mendatangkan kesejahteraan, bahkan perlu didorong untuk sebagian besar produk komoditas kita,” pungkasnya. (Mir/Z-7)