Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
ANOMALI hilirisasi dengan tingkat kesejahteraan di wilayah penghiliran terjadi mesti segera diteliti dan dipecahkan persoalannya. Pemerintah diminta untuk tidak membiarkan kondisi itu berlarut lantaran hal tersebut menyangkut kemaslahatan masyarakat.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Mulyanto mengatakan, anomali itu menjadi permasalahan serisu lantaran hilirisasi yang dilakukan di daerah kaya sumber daya alam seolah tak memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Dia menduga itu terjadi karena rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pembangunan yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) serta pajak lainnya oleh pemerintah daerah, hingga merebaknya kasus korupsi tambang. “Sehingga pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat atau lambat dicapai,” kata Mulyanto saat dihubungi, Kamis (25/7).
Baca juga : Hilirisasi SDA yang Dijalankan Pemerintah Banyak Rugikan Negara
“Masyarakat direkrut hanya sebatas pekerja kasar, karena keterbatasan keahlian. Ditambah penyimpangan dalam pengelolaan lingkungan menyebabkan sumber air dan lahan menyusut, yang membuat semakin merosotnya pembangunan bidang pertanian di daerah tersebut,” lanjutnya.
Karenanya, Mulyanto meminta agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi kebijakan hilirisasi yang berlaku selama ini. Itu perlu dilakukan secara komprehensif, termasuk efisiensi dana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
Dia juga mendesak agar pemerintah melarang ekspor produk nikel setengah jadi berkadar rendah seperti nickel pig iron (NPI) dan ferronikel. Itu juga perlu dibarengi dengan implementasi moratorium pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel dengan kadar rendah itu.
“Kita perlu mendorong hilirisasi nikel dengan nilai tambah tinggi, sehingga efek gandanya bagi masyarakat meningkat. Dengan membangun pabrik smelter yang memproduksi nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai, dan lainnya. Perlu juga dilakukan audit terhadap smelter-smelter dari Tiongkok yang rawan kebakaran yang menimbulkan korban jiwa pekerja yang tidak sedikit,” pungkas Mulyanto. (Mir/Z-7)
PT Mitra Murni Perkasa (MMP), anak usaha MMS Solution dan bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI), resmi memasuki tahap Power On untuk smelter nikel matte high grade.
Sejak kebijakan larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2014, nilai ekspor produk olahan nikel melonjak dari sekitar US$1 miliar menjadi lebih dari US$33,64 miliar pada 2024.
Program hilirisasi nikel yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Bila keseimbangan ekosistem terganggu, rantai makanan yang menopang kehidupan spesies-spesies ini akan runtuh.
Jika pembangunan hanya diartikan sebagai akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, kasus Raja Ampat menjadi cerminan kegagalan dalam memahami esensi keberlanjutan.
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Kondisi kesejahteraan guru secara umum, saat ini masih terbilang rendah dan belum sebanding dengan pengabdian yang mereka berikan.
BUPATI Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan upaya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam memberdayakan masyarakat telah membantu memitigasi berbagai kerentanan hidup
PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) membagikan lebih dari 2.000 paket makanan berbuka puasa (takjil) kepada tenaga kerja bongkar muat (TKBM), sopir truk dan masyarakat sekitar
Sebanyak 1.300 anak yatim menerima santunan dari Yayasan Agung Podomoro Land (YAPL) bersama PT Agung Podomoro Land Tbk
Kebijakan ini menunjukkan komitmen Presiden Peabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan senantiasa membersamai para guru.
PENYESUAIAN/penundaan jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya berpotensi merembet pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved