Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto mengkritik keras pelaksanaan program hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang dijalankan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menilai, hilirisasi yang dijalankan Jokowi lebih banyak merugikan negara dan merusak lingkungan hidup.
"Kasus ledakan smelter PT ITTS di Kawasan IMIP yang sampai hari ini mencapai 18 orang korban tewas adalah kasus terbesar dalam sejarah pengoperasian smelter nasional. Kalau tidak ada tindakan korektif dari Pemerintah kita khawatir, smelter ini akan menjadi mesin pembunuh para pekerja kita," ujar Mulyanto dalam maklumat tertulis di Jakarta, Kamis (28/12).
Berdasarkan kasus tersebut, lanjut Pak Mul, begitu ia biasa disapa, saat ini industri smelter wajib diaudit total untuk menjamin keselamatan pekerjanya. Selain itu, ke depan pemerintah harus mengkaji ulang program hilirisasi mineral yang digencarkan Presiden Jokowi tersebut.
"Sudah banyak kritik yang diberikan berbagai pihak terhadap program hilirisasi ini namun kurang direspons dengan baik oleh pihak Pemerintah. Yang sering muncul hanyalah pembelaan," ungkapnya.
Menurut Politisi dari Fraksi PKS ini sampai hari ini industri smelter mendapat banyak keuntungan, mulai dari harga bijih ore yang murah, tax holiday, kemudahan mendatangkan peralatan dan mesin, Tenaga Kerja Asing (TKA), sumber energi yang kotor. Termasuk produk nikel yang bernilai tambah rendah berupa NPI (nickel pig iron) dan Feronikel dengan kandungan nikel kurang dari 10%, bebas bea ekspor, dan lain-lain.
"Karena itu kita meragukan optimalitas penerimaan negara dari industri smelter ini. Memang nilai ekspornya tinggi, tetapi keuntungan yang diperoleh sebagian besar masuk ke negara asal investor bukan menjadi penerimaan negara kita. Padahal di sisi lain cadangan nikel kita makin menipis, hanya tinggal di bawah 10 tahun operasi," papar Mul.
Ditambahkannya, bahkan ketika terjadi kasus pelarangan penambangan nikel di Blok Mandiono, beberapa industri smelter terpaksa melakukan impor bijih nikel.
Oleh sebab itu, politisi asal Daerah Pemilihan Banten III ini menilai ke depan yang perlu dipercepat adalah industrialisasi mineral dengan nilai tambah dan multiplier effect yang tinggi. Bukan sekadar hilirisasi setengah hati dengan produk setengah jadi dengan nilai tambah rendah.
Pihaknya juga berharap ke depan terpilih figur pasangan Presiden dan Wapres yang berani mengoreksi dan mengevaluasi program hilirisasi SDA yang berjalan selama ini. Tujuannya agar pengelolaan SDA dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
"Jangan sampai nikel kita keburu habis saat kelak kita butuhkan untuk industrialisasi. Belum lagi keberadaan material ikutan yang juga terbawa, yang kita tidak tahu berapa nilainya," pungkasnya. (S-3)
Jika dibiarkan, produksi beras nasional dalam jangka panjang akan semakin buruk sekaligus semakin mempersulit petani menjaga usaha pertanian mereka.
Anggota Komisi VII DPR RI Nurzahedi mengungkapkan program BPBL adalah upaya pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan listrik sehingga berdampak positif pada berbagai bidang.
Jadi penggunaan KTP ini akan membantu dalam aspek pengawasan, agar distribusi LPG 3 kilogram semakin tepat sasaran.
Libur Nataru kali ini bersamaan dengan waktu kampanye pilpres dan pileg sehingga diperkirakan mobilitas masyarakat akan meningkat.
Program pemasangan PJUTS merupakan wujud visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya misi poin ketiga disebutkan 'Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan'.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved