Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
DIREKTUR Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Center of Reform on Economics (CoRE), Akhmad Akbar Susamto menegaskan bahwa isu program presiden terpilih, Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis harus menjadi perhatian karena butuh biaya yang tidak sedikit.
"Meskipun sampai hari ini berubah-ubah terus idenya dan yang terakhir adalah diputuskan anggaran untuk program makan bergizi gratis tahun pertama sebesar Rp71 triliun. Itu besar, meskipun tidak sebesar yang digembar-gemborkan di awal, apalagi di masa kampanye dulu," ucap dia dalam acara Midyear Review CoRE Indonesia di Jakarta pada Selasa (23/7).
Akhmad meyakini bahwa ketika pemerintah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun untuk program tersebut, pastinya ada jatah dari anggaran lain yang dikurangi.
Baca juga : Pernyataan Pemerintah Soal Defisit Dinilai Mampu Redakan Kekhawatiran Pasar
"Karena kalau tidak, tidak bisa dapat Rp71 triliun ini untuk membiayai program makan bergizi gratis," tuturnya.
Untuk dapat Rp71 triliun itu, ia mengasumsikan bahwa pemerintah bisa saja memotong anggaran subsidi energi sebesar Rp9 triliun, pemotongan anggaran perlindungan sosial Rp24 triliun, pemotongan anggaran kesehatan Rp9 triliun dan pemotongan anggaran pendidikan Rp33 triliun.
"Rp71 triliun itu angka yang besar. Ini juga pasti akan punya implikasi terhadap keadaan fiskal pemerintah," tandasnya. (Fal/Z-7)
Prabowo menegaskan, pemberian tantiem tidak layak jika perusahaan merugi.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka awal periode dengan sejumlah kebijakan yang dinilai memberi harapan di bidang hak asasi manusia (HAM)
Presiden Prabowo meminta BUMN harus menjadi tulang punggung perekonomian dan menyumbang signifikan terhadap
Ia pun menekankan politik luar negeri yang dipegang Indonesia adalah politik seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia memainkan peran strategis di panggung internasional, baik dalam diplomasi perdamaian, kemerdekaan Palestina hingga ikut BRICS
Sektor pertahanan memperkuat peran aktif Indonesia di forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik global, termasuk di Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Menkeu Sri Mulyani melaporkan terkait outlook fiskal tahun 2025 dengan defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,78% dari produk domestik bruto (PDB).
Konflik Timur Tengah Iran vs Israel berpotensi memicu guncangan besar terhadap pasar energi global.
PT Indo Innovation Art Craft And Supplies resmi menerima fasilitas fiskal kawasan berikat dari Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng DIY pada 22 April 2025.
PENURUNAN penjualan mobil selama dua kuartal berturut-turut menjadi sinyal kuat tentang melemahnya konsumsi rumah tangga sekaligus kegamangan industri otomotif nasional
membengkaknya jumlah utang luar negeri (ULN) Indonesia akan semakin memberatkan fiskal negara. Hal ini karena bunga utang akan menambah beban APBN
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved