Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan, pemerintah selaku otoritas fiskal mesti mengeluarkan kebijakan yang mendukung pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia. Itu dimaksudkan agar perekonomian bisa bergerak secara optimal.
Baca juga : BI Putuskan Pertahankan Suku Bunga Acuan 6,25%
"Sudah jelas harus ada bauran kebijakan moneter dengan fiskal. Jadi ketika moneter melakukan kebijakan pelonggaran, maka semestinya fiskal juga melakukan pelonggaran. Jangan malah kontradiktif, moneter melonggar, fiskal malah mengetat," ujarnya saat dihubungi, Jumat (20/9).
Faisal mengatakan, pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan BI mesti diiringi dengan pelonggaran kebijakan fiskal agar ada peningkatan permintaan masyarakat. Pelonggaran itu diperlukan, utamanya untuk mengerek gairah konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Kebijakan di sisi fiskal yang dapat diberikan, kata Faisal, di antaranya ialah memperkuat pengendalian inflasi, penciptaan lapangan pekerjaan, insentif untuk meningkatkan produksi, dan mendorong pendapatan masyarakat kelas menengah ke bawah. "Karena PR terbesarnya justru ada di sana," jelasnya.
Baca juga : Pemerintah Pastikan Kesiapan APBN untuk Respons Kenaikan BI Rate
Faisal menambahkan, pelonggaran kebijakan BI Rate sedianya dapat mendorong penurunan suku bunga perbankan. Suku bunga kredit yang rendah juga disebut dapat meningkatkan gairah konsumsi masyarakat.
"Dengan suku bunga yang lebih rendah diharapkan masyarakat kelas menengah yang memiliki tabungan bisa lebih memanfaatkan atau lebih tertarik untuk spending, tapi ini tidak akan bisa efektif tanpa ada dorongan dari fiskalnya juga," kata dia.
"Karena ketika income terbatas, mereka otomatis untuk spending juga harus hati-hati, mereka sebetulnya sebagian sudah memakan tabungan karena keterpaksaan, sehingga kalau kemudian mereka ingin spending lebih luas, itu harus didorong dari income dan itu peran dari dukungan fiskal," pungkas Faisal. (Mir/M-4)
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Tekanan fiskal yang dihadapi saat ini tidak semata bersifat siklikal, melainkan mulai menunjukkan karakter struktural, terutama dari sisi penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih.
TREN positif IHSG tidak dibarengi penguatan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pada penutupan perdagangan 7 Januri 2026 sore, IHSG menyentuh 9.000
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengajak daerah memperkuat kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Itu akan membuat ekonomi daerah bekerja seperti mesin yang kehabisan pelumas, komponen tetap ada, tapi pergerakan tidak lagi mulus
Di tengah transisi politik dan ekonomi penuh tekanan muncul peristiwa penting yang menguji keseimbangan akal sehat fiskal dengan kecerdikan politik: Sikap Purbaya terhadap MBG
ASEAN mulai menghidupkan kembali wacana pembentukan dana moneter regional demi memperkuat keamanan keuangan kawasan.
BANK Indonesia (BI) memastikan akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah untuk mendukung ketahanan ekonomi dalam negeri.
PELONGGARAN kebijakan moneter global, pemangkasan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat, dan Bank Indonesia telah menciptakan optimisme di tengah kelesuan perekonomian global.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini banyak dipengaruhi oleh tekanan eksternal.
RAPAT Dewan Gubernur (RGD) Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 6,25% pada Juni 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved