Isu Rasio Utang Jadi 50, DPR Dorong Pertimbangkan Ketahanan dan Kredibilitas Fiskal

KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendorong agar pemerintahan baru dengan serius mempertimbangkan ketahanan fiskal yang sehat dan kredibel. Jangan sampai instrumen fiskal negara menjadi tidak berkelanjutan karena tak ada pertimbangan matang dalam mengelola kebijakan keuangan negara.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P kepada Media Indonesia perihal wacana presiden terpilih yang akan menaikan rasio utang pemerintah menjadi 50% terhadap PDB saat menjadi Kepala Negara.

"Perlu dipertimbangkan ketahanan fiskal ke depan yang harus kredibel dan sehat. Kita juga perlu lihat konsepnya secara utuh," kata dia saat dihubungi, Kamis (11/7).

"Apakah juga pemerintah yang akan datang dapat meningkatkan tax rasio? Efektivitas belanja? Dan kebijakan fiskal yang solid. Itu menjadi satu kesatuan, tidak bisa terpisah-pisah," tambahnya.

Sebelumnya, mencuat pemberitaan berita menayangkan pernyataan Hashim Djojohadikusumo ihwal rencana Prabowo menaikan rasio utang menjadi 50% terhadap PDB saat memerintah.

Dia mengatakan, penaikan rasio utang tersebut dilakukan untuk mendanai sejumlah program yang dianggap strategis. Sejalan dengan rasio yang dikerek naik, Hashim mengatakan presiden terpilih juga akan mengupayakan peningkatan rasio pajak. (Mir/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi