Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendorong agar pemerintahan baru dengan serius mempertimbangkan ketahanan fiskal yang sehat dan kredibel. Jangan sampai instrumen fiskal negara menjadi tidak berkelanjutan karena tak ada pertimbangan matang dalam mengelola kebijakan keuangan negara.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P kepada Media Indonesia perihal wacana presiden terpilih yang akan menaikan rasio utang pemerintah menjadi 50% terhadap PDB saat menjadi Kepala Negara.
"Perlu dipertimbangkan ketahanan fiskal ke depan yang harus kredibel dan sehat. Kita juga perlu lihat konsepnya secara utuh," kata dia saat dihubungi, Kamis (11/7).
Baca juga : Melebar Tahun Ini, Defisit Anggaran Tahun Depan tak Terpengaruh
"Apakah juga pemerintah yang akan datang dapat meningkatkan tax rasio? Efektivitas belanja? Dan kebijakan fiskal yang solid. Itu menjadi satu kesatuan, tidak bisa terpisah-pisah," tambahnya.
Sebelumnya, mencuat pemberitaan berita menayangkan pernyataan Hashim Djojohadikusumo ihwal rencana Prabowo menaikan rasio utang menjadi 50% terhadap PDB saat memerintah.
Dia mengatakan, penaikan rasio utang tersebut dilakukan untuk mendanai sejumlah program yang dianggap strategis. Sejalan dengan rasio yang dikerek naik, Hashim mengatakan presiden terpilih juga akan mengupayakan peningkatan rasio pajak. (Mir/Z-7)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
Semua masukan gagasan ide akan dibahas terlebih dahulu, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran.
PEMEGANG kekuasaan harus hati-hati mengelola keuangan dan utang negara. Pasalnya keputusan dan kebijakan yang serampangan dapat berdampak buruk bagi perekonomian.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky meragukan keakuratan data pemerintah terkait rencana pembangunan BBM bersubsidi. Sebab, dengan bobolnya Pusat Data Nasional (PDN) sementara baru-baru ini
Sufmi Dasco Ahmad membantah wacana bahwa Prabowo akan menaikan rasio utang menjadi 50% terhadap PDB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved