Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memastikan pelebaran defisit yang diperkirakan mencapai 2,70% dari PDB di tahun ini tak turut memperlebar rentang defisit tahun depan yang telah ditargetkan berkisar 2,29% hingga 2,82% terhadap PDB.
"Itu sudah kita tetapkan 2,29% hingga 2,82% untuk tahun depan. Jadi itu sudah ditetapkan harus dalam range itu. Karena itu kesepakatan antara pemerintah dan DPR, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus menjaga disiplin fiskal," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu kepada pewarta di Gedung DPR, Senin (8/7).
Pemerintah, lanjutnya, akan terus mewaspadai dan mengantisipasi risiko ekonomi global yang dapat memengaruhi kinerja APBN. Sejauh ini Febrio meyakini ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di kisaran 5% hingga akhir tahun.
Baca juga : Pengamat: Defisit Rendah Jangan Jadi Disinsentif bagi Perekonomian
Namun Febrio enggan memastikan apakah nantinya realisasi defisit itu bisa di bawah 2,70%. Menurutnya itu dapat kembali dilihat setelah angka pertumbuhan ekonomi triwulan II resmi diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal Agustus 2024.
Jika pertumbuhan ekonomi triwulan II masih terjaga di kisaran 5%, dia optimistis defisit dapat sesuai dengan yang diperkirakan. Pendukung lainnya ialah dari kinerja perdagangan yang sejauh ini masih membukukan surplus.
"Bulan juni ini realisasi ekspor kita prediksi akan cukup bagus, sehingga akan menunjukkan lagi pemulihan ekspor ini dari Mei ke Juni dan harapannya berlanjut sampai akhir tahun," kata Febrio. (Mir/Z-7)
Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak adanya upaya menelusuri pemegang saham maupun perusahaan afiliasi dari wajib pajak tersebut.
Justru di tengah kondisi shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih semacam ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Tekanan fiskal yang dihadapi saat ini tidak semata bersifat siklikal, melainkan mulai menunjukkan karakter struktural, terutama dari sisi penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Pinjaman kepada pemda tanpa didahului peningkatan kemandirian fiskal dan kualitas belanja sama saja menambah risiko keuangan daerah
Pemerintah menyatakan perekonomian Indonesia sepanjang 2025 tetap menunjukkan ketahanan dan kinerja yang solid meskipun dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global.
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menargetkan pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas (IPNM) 2026 di angka 5,51%.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi PDB sektor ini pada 2024 sebesar Rp1.611,2 triliun atau 7,28% dari PDB nasional melebihi pertumbuhan PDB nasional 5,03%.
Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB kuartal III 2025 adalah konsumsi rumah tangga sebesar 53,14%.
Perlambatan ini mencerminkan normalisasi musiman setelah periode hari raya keagamaan pada kuartal sebelumnya, yang biasanya mendorong konsumsi rumah tangga lebih tinggi.
OJK menyebut berdasarkan dari International Data Center Authority (IDCA) ekonomi digital telah berkontribusi lebih dari 15% terhadap PDB global di 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved