Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memastikan pelebaran defisit yang diperkirakan mencapai 2,70% dari PDB di tahun ini tak turut memperlebar rentang defisit tahun depan yang telah ditargetkan berkisar 2,29% hingga 2,82% terhadap PDB.
"Itu sudah kita tetapkan 2,29% hingga 2,82% untuk tahun depan. Jadi itu sudah ditetapkan harus dalam range itu. Karena itu kesepakatan antara pemerintah dan DPR, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus menjaga disiplin fiskal," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu kepada pewarta di Gedung DPR, Senin (8/7).
Pemerintah, lanjutnya, akan terus mewaspadai dan mengantisipasi risiko ekonomi global yang dapat memengaruhi kinerja APBN. Sejauh ini Febrio meyakini ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di kisaran 5% hingga akhir tahun.
Baca juga : Pengamat: Defisit Rendah Jangan Jadi Disinsentif bagi Perekonomian
Namun Febrio enggan memastikan apakah nantinya realisasi defisit itu bisa di bawah 2,70%. Menurutnya itu dapat kembali dilihat setelah angka pertumbuhan ekonomi triwulan II resmi diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal Agustus 2024.
Jika pertumbuhan ekonomi triwulan II masih terjaga di kisaran 5%, dia optimistis defisit dapat sesuai dengan yang diperkirakan. Pendukung lainnya ialah dari kinerja perdagangan yang sejauh ini masih membukukan surplus.
"Bulan juni ini realisasi ekspor kita prediksi akan cukup bagus, sehingga akan menunjukkan lagi pemulihan ekspor ini dari Mei ke Juni dan harapannya berlanjut sampai akhir tahun," kata Febrio. (Mir/Z-7)
Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak adanya upaya menelusuri pemegang saham maupun perusahaan afiliasi dari wajib pajak tersebut.
Justru di tengah kondisi shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih semacam ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Tekanan fiskal yang dihadapi saat ini tidak semata bersifat siklikal, melainkan mulai menunjukkan karakter struktural, terutama dari sisi penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Pinjaman kepada pemda tanpa didahului peningkatan kemandirian fiskal dan kualitas belanja sama saja menambah risiko keuangan daerah
INDONESIA masih dihantui oleh ekonomi bayangan. Ekonomi bayangan (Shadow economy) digambarkan sebagai keseluruhan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.
Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja perekonomian nasional yang solid di sepanjang 2025 dengan pertumbuhan sebesar 5,11% secara tahunan
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 mencapai 5,39%.
Hal yang sering sekali terlihat kurang dalam pemanfaatan cagar budaya disebabkan oleh titik berat dan bobotnya lebih berat kepada komersialisasi pariwisata.
Tiongkok membidik target ekonomi 4,5-5% pada 2026. Fokus beralih ke kualitas pertumbuhan dan stabilitas domestik guna menghindari stagnasi jangka panjang ala Jepang.
Pemerintah menyatakan perekonomian Indonesia sepanjang 2025 tetap menunjukkan ketahanan dan kinerja yang solid meskipun dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved