Prabowo Diklaim tak akan Naikkan Hutang Tanpa Tingkatkan Pendapatan Negara

ADIK presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak ingin dan tidak akan menaikkan hutang negara tanpa menaikkan pendapatan. Sebab, Indonesia dapat mempertahankan peringkat investasi jika pemerintah meningkatkan pendapatan negara.

“Idenya adalah menaikkan pendapatan negara dan kemudian menaikkan utang,” kata Hashim dalam keterangannya, Kamis (11/7).

Hashim mengatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan Bank Dunia atau World Bank terkait pengelolaan hutang yang bijaksana dan pruden bagi Indonesia. Menurut Bank Dunia, 50% dari PDB untuk Indonesia masih pada level pengelolaan keuangan negara yang aman dan pruden.

Baca juga : Banggar Sebut Prabowo-Gibran Bakal Komitmen Jaga Batas Defisit di Angka 3%

Adapun jumlah itu masih di bawah batas hutang yang telah ditetapkan yakni 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” ucap Hashim.

Lebih lanjut, kata dia, kenaikan pendapatan negara itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari ekstensifikasi pajak, cukai, royalti dari pertambangan dan bea masuk. Potensi ini perlu dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan negara.

Baca juga : Kubu Prabowo-Gibran Bantah Isu Penaikan Rasio Utang Jadi 50% dari PDB

Sebelumnya, pada bulan lalu, Juni, anggota tim gugus tugas bidang keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono atau Tommy Djiwandono juga telah mengatakan hal serupa bahwa Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang negara hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB).

"Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi," kata Thomas.

Pernyataan Thomas ini menyangkal laporan sebelumnya yang menyatakan Prabowo-Gibran akan menaikkan rasio hutang negara hingga level tersebut. Laporan itu kemudian merugikan mata uang negara dan pasar obligasi Indonesia.

Thomas menyatakan bahwa Prabowo sendiri belum menargetkan tingkat hutang dan akan mematuhi batasan hukum yang berlaku mengenai fiskal. "Penting untuk dicatat, itulah sebabnya Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut," imbuhnya.

Dia pun memastikan bahwa tim gugus tugas Prabowo dan tim Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah berfokus pada peningkatan pendapatan negara, meninjau belanja negara, dan mencari ruang anggaran untuk program-program yang penting, seperti menyediakan makanan bergizi untuk para siswa di sekolah dan gizi untuk ibu hamil. (Van/Z-7)