Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KETUA Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad memastikan presiden terpilih akan tetap menjalankan komitmen pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati. Itu menyusul wacana bahwa Prabowo akan menaikan rasio utang menjadi 50% terhadap PDB saat nanti menjadi Kepala Negara.
"Tujuan utamanya meliputi praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3,0% terhadap PDB. Mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam status quo, dan melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Jokowi," ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (11/7).
Dasco menambahkan, presiden terpilih turut memahami peran penting dari investasi sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Karenanya, menjadi penting bagi presiden terpilih untuk menciptakan lingkungan kebijakan yang sehat dan pro terhadap bisnis.
Baca juga : Presiden: Rasio Utang Negara masih Aman, Boleh sampai 60% dari PDB
Dia turut memastikan presiden terpilih akan tetap membangun perekonomian yang kuat dan berkelanjutan. Itu bakal dilakukan dengan pendekatan yang seimbang dan fokus pada sejumlah hal.
Pertama, penciptaan lapangan kerja untuk merangsang pertumbuhan dan menghasilkan Dollar guna membiayai pertumbuhan. Kedua ialah melalui kebijakan fiskal yang bisa memantik dan mendorong investasi sektor swasta.
Penjelasan Dasco tersebut berkaitan dengan berita yang menayangkan pernyataan Hashim Djojohadikusumo ihwal rencana Prabowo menaikan rasio utang menjadi 50% terhadap PDB saat memerintah.
Dia mengatakan, penaikan rasio utang tersebut dilakukan untuk mendanai sejumlah program yang dianggap strategis. Sejalan dengan rasio yang dikerek naik, Hashim mengatakan presiden terpilih juga akan mengupayakan peningkatan rasio pajak.
(Z-9)
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
Semua masukan gagasan ide akan dibahas terlebih dahulu, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran.
PEMEGANG kekuasaan harus hati-hati mengelola keuangan dan utang negara. Pasalnya keputusan dan kebijakan yang serampangan dapat berdampak buruk bagi perekonomian.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky meragukan keakuratan data pemerintah terkait rencana pembangunan BBM bersubsidi. Sebab, dengan bobolnya Pusat Data Nasional (PDN) sementara baru-baru ini
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendorong agar pemerintahan baru dengan serius mempertimbangkan ketahanan fiskal yang sehat dan kredibel.
EKONOM senior Universitas Paramedina, Wijayanto Samirin menyatakan bahwa standar garis kemiskinan (GK) Badan Pusat Statistik saat ini sudah tidak realistis.
PM Mark Carney mengatakan Kanada akan meningkatkan belanja pertahanannya untuk mencapai target NATO sebesar 2% dari PDB.
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,7% pada 2025, dan naik tipis menjadi 4,8% pada 2026.
Amalia juga menggarisbawahi pada Triwulan I-2025, subsektor tanaman perkebunan menyumbang sekitar sepertiga dari Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian secara luas.
PERTUMBUHAN konsumsi pemerintah pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh -1,38% secara tahunan (year on year/yoy) dan memiliki distribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,88%.
PEMERINTAH optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai target dengan mengandalkan kekuatan ekonomi domestik di tengah kegaduhan perekonomian global.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved