Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad memastikan presiden terpilih akan tetap menjalankan komitmen pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati. Itu menyusul wacana bahwa Prabowo akan menaikan rasio utang menjadi 50% terhadap PDB saat nanti menjadi Kepala Negara.
"Tujuan utamanya meliputi praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3,0% terhadap PDB. Mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam status quo, dan melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Jokowi," ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (11/7).
Dasco menambahkan, presiden terpilih turut memahami peran penting dari investasi sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Karenanya, menjadi penting bagi presiden terpilih untuk menciptakan lingkungan kebijakan yang sehat dan pro terhadap bisnis.
Baca juga : Presiden: Rasio Utang Negara masih Aman, Boleh sampai 60% dari PDB
Dia turut memastikan presiden terpilih akan tetap membangun perekonomian yang kuat dan berkelanjutan. Itu bakal dilakukan dengan pendekatan yang seimbang dan fokus pada sejumlah hal.
Pertama, penciptaan lapangan kerja untuk merangsang pertumbuhan dan menghasilkan Dollar guna membiayai pertumbuhan. Kedua ialah melalui kebijakan fiskal yang bisa memantik dan mendorong investasi sektor swasta.
Penjelasan Dasco tersebut berkaitan dengan berita yang menayangkan pernyataan Hashim Djojohadikusumo ihwal rencana Prabowo menaikan rasio utang menjadi 50% terhadap PDB saat memerintah.
Dia mengatakan, penaikan rasio utang tersebut dilakukan untuk mendanai sejumlah program yang dianggap strategis. Sejalan dengan rasio yang dikerek naik, Hashim mengatakan presiden terpilih juga akan mengupayakan peningkatan rasio pajak.
(Z-9)
EKONOM Bright Institute Awalil Rizky menyoroti keterbukaan informasi keuangan negara. Rilis APBN Kita sepanjang 2025 tidak lagi menyajikan posisi utang pemerintah secara bulanan.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
Semua masukan gagasan ide akan dibahas terlebih dahulu, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran.
PEMEGANG kekuasaan harus hati-hati mengelola keuangan dan utang negara. Pasalnya keputusan dan kebijakan yang serampangan dapat berdampak buruk bagi perekonomian.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky meragukan keakuratan data pemerintah terkait rencana pembangunan BBM bersubsidi. Sebab, dengan bobolnya Pusat Data Nasional (PDN) sementara baru-baru ini
Pemerintah menyatakan perekonomian Indonesia sepanjang 2025 tetap menunjukkan ketahanan dan kinerja yang solid meskipun dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global.
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menargetkan pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas (IPNM) 2026 di angka 5,51%.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi PDB sektor ini pada 2024 sebesar Rp1.611,2 triliun atau 7,28% dari PDB nasional melebihi pertumbuhan PDB nasional 5,03%.
Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB kuartal III 2025 adalah konsumsi rumah tangga sebesar 53,14%.
Perlambatan ini mencerminkan normalisasi musiman setelah periode hari raya keagamaan pada kuartal sebelumnya, yang biasanya mendorong konsumsi rumah tangga lebih tinggi.
OJK menyebut berdasarkan dari International Data Center Authority (IDCA) ekonomi digital telah berkontribusi lebih dari 15% terhadap PDB global di 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved