Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin menilai pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto bisa menjaga dan mengelola APBN dengan baik. Menurutnya, presiden terpilih akan tetap melanjutkan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan uang negara.
"Saya meyakini Pak Prabowo dan Mas Gibran mampu mengelola APBN, terutama utang dan defisit dengan sangat hati-hati, disiplin, terukur, dan produktif," ujar Puteri kepada Media Indonesia, Jumat (5/7).
Pemerintahan baru juga diyakini akan mematuhi koridor disiplin fiskal yang selama ini diterapkan. Defisit anggaran bakal tetap dijaga di bawah 3%, sesuai dengan Undang Undang 17/2023 tentang Keuangan Negara dan rasio utang akan diupayakan tetap rendah.
Baca juga : Pernyataan Pemerintah Soal Defisit Dinilai Mampu Redakan Kekhawatiran Pasar
Puteri turut meyakini pemerintahan baru akan membelanjakan uang negara untuk program dan kegiatan produktif. Itu bakal dilakukan seiring dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Saya percaya Presiden terpilih dan Wapres terpilih akan patuh terhadap koridor. Termasuk memastikan penggunaan utang secara produktif dan menyasar langsung kepada kebutuhan masyarakat, melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan ekonomi, hingga jaring pengaman sosial," tuturnya.
Dari catatan Puteri, tren rasio utang juga terus menurun menjadi 36,5 persen PDB per April 2024. Dengan defisit APBN yang terkendali sebesar 1,62 persen PDB selama 2023. Dimana, hal ini tentu menjadi landasan penting bagi pemerintahan berikutnya. Karenanya, dia meyakini kesehatan dan keberlanjutan fiskal diyakini akan dirawat dan diteruskan oleh pemerintahan baru.
Baca juga : Prabowo Subianto Dapat Jaminan Keleluasaan Penggunaan APBN 2025
Pernyataan Puteri tersebut berkaitan dengan hasil penelusuran Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang mendapati masyarakat pesimistis pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mengatasi persoalan utang yang telah menumpuk. Itu berdasarkan telaahan perbincangan warganet (netizen) dalam 15 hari terakhir yang ditangkap dari platform X.
Indef menyisir perbincangan warganet dalam 15 hari terakhir mengenai utang Indonesia. Setidaknya terdapat 22 ribu perbincangan dari 18.977 akun dengan mengecualikan media dan pendengung (buzzer).
"Para netizen yang 18 ribu akun tadi, angkanya 72,5% pesimis bahwa utang ini akan mampu diselesaikan atau ditangani oleh pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto dalam diskusi bertema Warisan Utang untuk Pemerintahan Mendatang, Jakarta, Kamis (4/7).
"Ini menggambarkan betapa pegiat sosial media atau netizen merasa bahwa kondisi keuangan negara sudah terlalu buruk sehingga optimisme menipis," tambahnya. (Z-11)
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap sektor pendidikan. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan civitas akademika Unhan RI
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Kedua sapi tersebut bersama hewan kurban lainnya akan disembelih pada Sabtu, 7 Juni 2025 pukul 07.00 WIB.
Isu lapangan kerja merupakan rapor merah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai pemerintah harus melakukan upaya dalam mengatasi masalah ini.
EIU mencatat skor Indeks Demokrasi 2024 Indonesia sebesar 6,44. Pada Indeks Demokrasi 2023 yang dirilis tahun lalu, Indonesia memperoleh skor 6,53.
Menurut Gus Imin, angka tersebut juga menjadi tolak ukur ke depan bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan produk kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Salah satu program yang diapresiasi adalah program makan bergizi gratis.
Hasilnya terdapat dua jawaban dari pertanyaan terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved