Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin menilai pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto bisa menjaga dan mengelola APBN dengan baik. Menurutnya, presiden terpilih akan tetap melanjutkan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan uang negara.
"Saya meyakini Pak Prabowo dan Mas Gibran mampu mengelola APBN, terutama utang dan defisit dengan sangat hati-hati, disiplin, terukur, dan produktif," ujar Puteri kepada Media Indonesia, Jumat (5/7).
Pemerintahan baru juga diyakini akan mematuhi koridor disiplin fiskal yang selama ini diterapkan. Defisit anggaran bakal tetap dijaga di bawah 3%, sesuai dengan Undang Undang 17/2023 tentang Keuangan Negara dan rasio utang akan diupayakan tetap rendah.
Baca juga : Pernyataan Pemerintah Soal Defisit Dinilai Mampu Redakan Kekhawatiran Pasar
Puteri turut meyakini pemerintahan baru akan membelanjakan uang negara untuk program dan kegiatan produktif. Itu bakal dilakukan seiring dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Saya percaya Presiden terpilih dan Wapres terpilih akan patuh terhadap koridor. Termasuk memastikan penggunaan utang secara produktif dan menyasar langsung kepada kebutuhan masyarakat, melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan ekonomi, hingga jaring pengaman sosial," tuturnya.
Dari catatan Puteri, tren rasio utang juga terus menurun menjadi 36,5 persen PDB per April 2024. Dengan defisit APBN yang terkendali sebesar 1,62 persen PDB selama 2023. Dimana, hal ini tentu menjadi landasan penting bagi pemerintahan berikutnya. Karenanya, dia meyakini kesehatan dan keberlanjutan fiskal diyakini akan dirawat dan diteruskan oleh pemerintahan baru.
Baca juga : Prabowo Subianto Dapat Jaminan Keleluasaan Penggunaan APBN 2025
Pernyataan Puteri tersebut berkaitan dengan hasil penelusuran Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang mendapati masyarakat pesimistis pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mengatasi persoalan utang yang telah menumpuk. Itu berdasarkan telaahan perbincangan warganet (netizen) dalam 15 hari terakhir yang ditangkap dari platform X.
Indef menyisir perbincangan warganet dalam 15 hari terakhir mengenai utang Indonesia. Setidaknya terdapat 22 ribu perbincangan dari 18.977 akun dengan mengecualikan media dan pendengung (buzzer).
"Para netizen yang 18 ribu akun tadi, angkanya 72,5% pesimis bahwa utang ini akan mampu diselesaikan atau ditangani oleh pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto dalam diskusi bertema Warisan Utang untuk Pemerintahan Mendatang, Jakarta, Kamis (4/7).
"Ini menggambarkan betapa pegiat sosial media atau netizen merasa bahwa kondisi keuangan negara sudah terlalu buruk sehingga optimisme menipis," tambahnya. (Z-11)
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Kedua sapi tersebut bersama hewan kurban lainnya akan disembelih pada Sabtu, 7 Juni 2025 pukul 07.00 WIB.
Isu lapangan kerja merupakan rapor merah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai pemerintah harus melakukan upaya dalam mengatasi masalah ini.
EIU mencatat skor Indeks Demokrasi 2024 Indonesia sebesar 6,44. Pada Indeks Demokrasi 2023 yang dirilis tahun lalu, Indonesia memperoleh skor 6,53.
Menurut Gus Imin, angka tersebut juga menjadi tolak ukur ke depan bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan produk kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Salah satu program yang diapresiasi adalah program makan bergizi gratis.
Hasilnya terdapat dua jawaban dari pertanyaan terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved