Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto mendapatkan jaminan keleluasaan APBN 2025 dari Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. Anggaran akan diprioritaskan untuk merealisasikan program-program unggulan Prabowo-Gibran.
Said Abdullah memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan akan menjadi dasar bagi pemerintahan baru. Apalagi, 2025 merupakan tahun pertama bagi Prabowo Subianto dalam memimpin pemerintahan.
Hal terebut diuatarakan Said setelah Banggar DPR RI mengadakan rapat kerja dengan pemerintah dan Bank Indonesia, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7). Rapat tersebut bertujuan untuk menyampaikan dan mengesahkan laporan Panitia Kerja (Panja) terkait Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
Baca juga : Agenda Prabowo-Gibran bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi
"Dalam rapat Panja tersebut, setiap target dan sasaran pembangunan yang telah kita sepakati memberikan ruang yang lebar bagi pemerintahan baru untuk menjalankan program unggulannya," kata Said.
Asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan 2025 telah disepakati sebagai kerangka kerja bagi pemerintah baru untuk menjalankan proses pembangunan. Harapannya, asumsi ekonomi ini mampu mencerminkan kondisi ekonomi nasional sekaligus menjawab tantangan ekonomi dan keuangan global yang penuh ketidakpastian.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti pentingnya menemukan formulasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih berada di angka sekitar 5 persen. Menurutnya, pemerintah harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan transformasi struktural yang diharapkan memberikan dampak yang positif bagi perbaikan bagi struktur perekonomian.
Target kebijakan pendapatan negara diharapkan bisa tercapai melalui terobosan di sektor perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Implementasi UU HPP dan reformasi perpajakan juga diharapkan dapat berjalan efektif untuk memperbaiki sistem perpajakan.
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
Berdasarkan perhitungan, dampak penghematan dari kebijakan tersebut sangat kecil dibandingkan total anggaran negara.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
BSKDN Kemendagri mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) untuk memperkuat inovasi daerah melalui penyusunan policy brief
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved