Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto mendapatkan jaminan keleluasaan APBN 2025 dari Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. Anggaran akan diprioritaskan untuk merealisasikan program-program unggulan Prabowo-Gibran.
Said Abdullah memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan akan menjadi dasar bagi pemerintahan baru. Apalagi, 2025 merupakan tahun pertama bagi Prabowo Subianto dalam memimpin pemerintahan.
Hal terebut diuatarakan Said setelah Banggar DPR RI mengadakan rapat kerja dengan pemerintah dan Bank Indonesia, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7). Rapat tersebut bertujuan untuk menyampaikan dan mengesahkan laporan Panitia Kerja (Panja) terkait Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
Baca juga : Agenda Prabowo-Gibran bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi
"Dalam rapat Panja tersebut, setiap target dan sasaran pembangunan yang telah kita sepakati memberikan ruang yang lebar bagi pemerintahan baru untuk menjalankan program unggulannya," kata Said.
Asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan 2025 telah disepakati sebagai kerangka kerja bagi pemerintah baru untuk menjalankan proses pembangunan. Harapannya, asumsi ekonomi ini mampu mencerminkan kondisi ekonomi nasional sekaligus menjawab tantangan ekonomi dan keuangan global yang penuh ketidakpastian.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti pentingnya menemukan formulasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih berada di angka sekitar 5 persen. Menurutnya, pemerintah harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan transformasi struktural yang diharapkan memberikan dampak yang positif bagi perbaikan bagi struktur perekonomian.
Target kebijakan pendapatan negara diharapkan bisa tercapai melalui terobosan di sektor perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Implementasi UU HPP dan reformasi perpajakan juga diharapkan dapat berjalan efektif untuk memperbaiki sistem perpajakan.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, telah menjalankan langkah-langkah antisipatif menghadapi ancaman perubahan iklim sejak 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved