Agenda Prabowo-Gibran bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi

Manajer Riset Sekretariat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Badiul Hadi meminta pemerintah saat ini tetap fokus untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas APBN. Itu turut berlaku dalam penyusunan anggaran tahun depan yang saat ini tengah dilakukan.

"Pemerintah harus menjaga kredibilitas APBN 2025 dengan fokus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pemerintah Jokowi-Ma’ruf. Mengakomodir agenda pemerintah baru memang penting, tapi fokus pada prioritas yang sudah ditetapkan pemerintah saat ini jauh lebih penting. Misalnya, terkait program pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, dan lainnya," ujar Badiul kepada Media Indonesia, Minggu (2/6).

Badiul mengatakan, komunikasi yang sedang dibangun antara tim gugus tugas presiden terpilih dan menteri keuangan jangan sampai mengabaikan prinsip kehati-hatian pengelolaan anggaran. Pengalokasian uang negara tidak boleh dilakukan secara serampangan demi memenuhi program yang belum terukur efektivitasnya.

Baca juga : Jawaban Sri Mulyani saat Ditanya soal Program Makan Siang

Lagi pula, presiden terpilih masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk menunaikan janji kampanyenya. Dus, seharusnya anggaran untuk 2025 tak sepenuhnya diintervensi demi memuaskan kebutuhan program-program usulan presiden terpilih.

"Jangan sampai menganggu agenda yang sudah disusun. Kunjungan tim Gugus Tugas Sinkronisasi, semoga saja tidak melakukan banyak intervensi APBN 2025. Untuk program prioritas pemerintahan baru, tidak perlu dipaksakan tahun 2025 juga, perjalanannya masih panjang," kata Badiul.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, kunjungan yang dilakukan tim perwakilan presiden terpilih ke kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani tempo hari semata untuk menyampaikan aspirasi. Pasalnya, tak mungkin aspirasi tersebut dibawa di dalam rapat kabinet pemerintahan saat ini.

"Ini diutus pak Prabowo Subianto menghubungi para menteri, supaya keberlanjutan berjalan. Ini juga sifatnya teknis. Saya dengar juga Menko Perekonomian sudah memonitor soal ini. Jadi tidak ada masalah," kata dia kepada pewarta saat ditemui di Kabupaten Bogor, Sabtu (1/6).