Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan baru akan membahas detail rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 setelah hasil pemilihan presiden yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, pembahasan pagu indikatif untuk anggaran 2025 sudah mulai dilakukan.
"Maret kita melakukan rapat lagi untuk sidang kabinet mengenai pagu indikatif sudah mulai bisa diidentifikasikan program-program yang memang menjadi prioritas dari pemerintah selanjutnya, tetapi masih dalam konteks wadah APBN yang sehat," ujar Menkeu seusai rapat paripurna mengenai persiapan Ramadan dan Kebijakan Fiskal yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).
Saat ditanya mengenai program makan siang gratis yang dicanangkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Menkeu mengatakan itu akan didetailkan dalam pagu indikatif dari masing-masing kementerian/lembaga.
Baca juga : Program Makan Gratis Bisa makin Bebani Fiskal Negara
"Kalau detail nanti lihat dalam pembahasan mengenai pagi indikatif dari masing-masing K/L. Nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," tuturnya.
Untuk postur awal, Menkeu menjelaskan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara pemerintah akan menargetkan defisitnya antara 2,45%-2,8% dari produk domestik bruto (GDP). Presiden, sambung Menkeu, juga meminta agar postur anggaran 2025 mengantisipasi kondisi ekonomi global.
Presiden, imbuhnya, meminta agar defisit betul-betul dikendalikan, termasuk memperkirakan dampak dari gejolak ekonomi global, geopolitik, dan lain-lain sehingga kepercayaan terhadap APBN masih tetap bisa dijaga.
Saat ditanya apakah besaran defisit juga memperhitungkan program makan siang, Menkeu menyebut itu sudah masuk dalam termasuk seluruh kebutuhan kementerian dan lembaga (K/L).
"Semuanya harus sudah masuk di situ, enggak ada yang on top. Jadi dalam defisit sudah termasuk seluruh kebutuhan K/L dan berbagai komitmen," tukasnya. (Z-2)
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
Berdasarkan perhitungan, dampak penghematan dari kebijakan tersebut sangat kecil dibandingkan total anggaran negara.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Purbaya menjelaskan bahwa meskipun kondisi global penuh ketidakpastian, permintaan domestik masih menjadi mesin utama penggerak ekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui wacana pelebaran defisit APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui perihal wacana pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) masih di bawah asumsi yang ditetapkan APBN 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved