Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan baru akan membahas detail rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 setelah hasil pemilihan presiden yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, pembahasan pagu indikatif untuk anggaran 2025 sudah mulai dilakukan.
"Maret kita melakukan rapat lagi untuk sidang kabinet mengenai pagu indikatif sudah mulai bisa diidentifikasikan program-program yang memang menjadi prioritas dari pemerintah selanjutnya, tetapi masih dalam konteks wadah APBN yang sehat," ujar Menkeu seusai rapat paripurna mengenai persiapan Ramadan dan Kebijakan Fiskal yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).
Saat ditanya mengenai program makan siang gratis yang dicanangkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Menkeu mengatakan itu akan didetailkan dalam pagu indikatif dari masing-masing kementerian/lembaga.
Baca juga : Program Makan Gratis Bisa makin Bebani Fiskal Negara
"Kalau detail nanti lihat dalam pembahasan mengenai pagi indikatif dari masing-masing K/L. Nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," tuturnya.
Untuk postur awal, Menkeu menjelaskan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara pemerintah akan menargetkan defisitnya antara 2,45%-2,8% dari produk domestik bruto (GDP). Presiden, sambung Menkeu, juga meminta agar postur anggaran 2025 mengantisipasi kondisi ekonomi global.
Presiden, imbuhnya, meminta agar defisit betul-betul dikendalikan, termasuk memperkirakan dampak dari gejolak ekonomi global, geopolitik, dan lain-lain sehingga kepercayaan terhadap APBN masih tetap bisa dijaga.
Saat ditanya apakah besaran defisit juga memperhitungkan program makan siang, Menkeu menyebut itu sudah masuk dalam termasuk seluruh kebutuhan kementerian dan lembaga (K/L).
"Semuanya harus sudah masuk di situ, enggak ada yang on top. Jadi dalam defisit sudah termasuk seluruh kebutuhan K/L dan berbagai komitmen," tukasnya. (Z-2)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kegaduhan akibat penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
MOODY'S Investors Service menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif, tetapi tetap mempertahankan peringkat kredit di level Baa2.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memangkas insentif pajak meskipun nilai belanja perpajakan terus meningkat.
Menkeu Purbaya optimistis rupiah bisa menguat hingga Rp15.000 per dolar AS. Ia menilai BI mampu mendorong penguatan lewat fundamental ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved