Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan baru akan membahas detail rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 setelah hasil pemilihan presiden yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, pembahasan pagu indikatif untuk anggaran 2025 sudah mulai dilakukan.
"Maret kita melakukan rapat lagi untuk sidang kabinet mengenai pagu indikatif sudah mulai bisa diidentifikasikan program-program yang memang menjadi prioritas dari pemerintah selanjutnya, tetapi masih dalam konteks wadah APBN yang sehat," ujar Menkeu seusai rapat paripurna mengenai persiapan Ramadan dan Kebijakan Fiskal yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).
Saat ditanya mengenai program makan siang gratis yang dicanangkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Menkeu mengatakan itu akan didetailkan dalam pagu indikatif dari masing-masing kementerian/lembaga.
Baca juga : Program Makan Gratis Bisa makin Bebani Fiskal Negara
"Kalau detail nanti lihat dalam pembahasan mengenai pagi indikatif dari masing-masing K/L. Nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," tuturnya.
Untuk postur awal, Menkeu menjelaskan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara pemerintah akan menargetkan defisitnya antara 2,45%-2,8% dari produk domestik bruto (GDP). Presiden, sambung Menkeu, juga meminta agar postur anggaran 2025 mengantisipasi kondisi ekonomi global.
Presiden, imbuhnya, meminta agar defisit betul-betul dikendalikan, termasuk memperkirakan dampak dari gejolak ekonomi global, geopolitik, dan lain-lain sehingga kepercayaan terhadap APBN masih tetap bisa dijaga.
Saat ditanya apakah besaran defisit juga memperhitungkan program makan siang, Menkeu menyebut itu sudah masuk dalam termasuk seluruh kebutuhan kementerian dan lembaga (K/L).
"Semuanya harus sudah masuk di situ, enggak ada yang on top. Jadi dalam defisit sudah termasuk seluruh kebutuhan K/L dan berbagai komitmen," tukasnya. (Z-2)
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas tarif Donald Trump
Defisit APBN 2025 pada Maret setara 0,43% dari produk domestik bruto (PDB) dan 16,9% dari proyeksi defisit anggaran dalam APBN 2025 mencapai Rp616,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong diakukannya kolaborasi antara International Finance Corporation (IFC) dengan BUMN untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.
Hasil kerja sama dan sinergi bakal diperuncing dan difinalisasi pada Kamis (20/2) oleh tim teknis
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi program Desa BRILian yang diinisasi oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).
MENTERI Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bakal melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan untuk membahas perihal pajak karbon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved