Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan baru akan membahas detail rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 setelah hasil pemilihan presiden yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, pembahasan pagu indikatif untuk anggaran 2025 sudah mulai dilakukan.
"Maret kita melakukan rapat lagi untuk sidang kabinet mengenai pagu indikatif sudah mulai bisa diidentifikasikan program-program yang memang menjadi prioritas dari pemerintah selanjutnya, tetapi masih dalam konteks wadah APBN yang sehat," ujar Menkeu seusai rapat paripurna mengenai persiapan Ramadan dan Kebijakan Fiskal yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).
Saat ditanya mengenai program makan siang gratis yang dicanangkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Menkeu mengatakan itu akan didetailkan dalam pagu indikatif dari masing-masing kementerian/lembaga.
Baca juga : Program Makan Gratis Bisa makin Bebani Fiskal Negara
"Kalau detail nanti lihat dalam pembahasan mengenai pagi indikatif dari masing-masing K/L. Nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," tuturnya.
Untuk postur awal, Menkeu menjelaskan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara pemerintah akan menargetkan defisitnya antara 2,45%-2,8% dari produk domestik bruto (GDP). Presiden, sambung Menkeu, juga meminta agar postur anggaran 2025 mengantisipasi kondisi ekonomi global.
Presiden, imbuhnya, meminta agar defisit betul-betul dikendalikan, termasuk memperkirakan dampak dari gejolak ekonomi global, geopolitik, dan lain-lain sehingga kepercayaan terhadap APBN masih tetap bisa dijaga.
Saat ditanya apakah besaran defisit juga memperhitungkan program makan siang, Menkeu menyebut itu sudah masuk dalam termasuk seluruh kebutuhan kementerian dan lembaga (K/L).
"Semuanya harus sudah masuk di situ, enggak ada yang on top. Jadi dalam defisit sudah termasuk seluruh kebutuhan K/L dan berbagai komitmen," tukasnya. (Z-2)
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Koalisi Barisan Guru Indonesia (Kobar Guru Indonesia) mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kebijakan anggaran pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran yang signifikan untuk Program Sekolah Rakyat pada tahun 2026.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved