Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung pengembangan energi hijau di daerahnya. Salah satu langkah strategis yang tengah didorong adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), sebagai bagian dari transformasi menuju provinsi ramah lingkungan (green province) pada 2026.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, menegaskan langkah ini juga sejalan dengan kebijakan strategis nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
“Pengembangan energi panas bumi ini selain untuk mewujudkan Sumbar sebagai green province pada 2026, juga menjadi kontribusi nyata kita terhadap target nasional. Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% pada 2029 dan energi hijau adalah salah satu fondasi pentingnya,” ujar Mahyeldi.
Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan Pemprov Sumbar dengan perwakilan pengembang energi hijau di Sumbar yang berlangsung di ruang rapat Istana Gubernuran, Jumat (8/8).
Mahyeldi menyampaikan bahwa ia telah melihat langsung bagaimana PLTP Kamojang yang dikelola PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) di Kabupaten Garut beroperasi. Meskipun lokasi pembangkit berdampingan langsung dengan pemukiman penduduk, tidak ada dampak negatif yang dirasakan masyarakat.
“Sebaliknya, masyarakat sekitar justru memperoleh banyak manfaat positif. Hal yang sama juga saya lihat di PLTP Supreme Energy Muara Labuh. Tidak ada masyarakat yang dirugikan baik secara sosial maupun materi,” jelas Mahyeldi.
Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Sumbar membuka ruang selebar-lebarnya bagi masuknya investasi energi bersih. Ditargetkan hingga 2029 total investasi yang masuk ke sektor energi hijau di Sumbar dapat mencapai Rp120 triliun. “Semangat itulah yang mendasari terselenggaranya pertemuan ini.”
Pertemuan strategis tersebut turut dihadiri secara daring oleh Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM. Hadir pula secara langsung perwakilan dari PT Supreme Energy dan PT Medco, dua perusahaan yang telah berperan sebagai pengembang green energy di Sumbar.
Langkah ini menjadi tonggak penting bagi Sumbar untuk menegaskan peran dan kontribusinya dalam transisi energi nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana yang dituangkan dalam program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar periode 2025-2030, yakni 'Gerak Cepat Sumbar Sejahtera'. (YH/P-2)
Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam pengembangan energi panas bumi di PLTP Gunung Salak.
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan terus berkomitmen terhadap pembiayaan proyek-proyek hijau dan berkelanjutan.
Sejumlah akademisi di Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai arah kebijakan energi nasional selaras dengan arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dalam Asta Cita.
Uhamka baru saja meresmikan Program Inovasi Energi Hijau di Desa Sindangresmi, Pandeglang, Banten.
Mitsubishi Corporation memperkuat posisinya di sektor energi hijau Asia Tenggara melalui investasi di KIS Group, perusahaan teknologi biogas dan biofuel di Indonesia.
Sebagai wujud komitmen terhadap pengembangan energi berkelanjutan dan efisiensi rendah karbon, PT Datang DSSP Power Indonesia (DDPI) mengirimkan empat karyawannya ke Tiongkok.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved