Berita Terbaru First Travel Hari Ini

Jaksa Agung: Aset Sitaan Kasus First Travel Sedikit, Korbannya Banyak

Jaksa Agung pun meminta para korban kasus penipuan First Travel untuk bersabar. Sebab, proses pengembalian dana membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Putusan Pengembalian Aset Jamaah First Travel Harus Transparan

Kuasa Hukum Korban Jemaah Umrah First Travel Mustolih Siradj sangat mengapresiasi putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diterbitkan para Hakim Agung di Mahkamah Agung. 

Harapan Umrah Ribuan Korban First Travel Kembali Terbuka

Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan siap membantu korban penipuan First Travel dengan memberangkatkan umrah secara bertahap.

#SaveTheirUmra Buka Posko Tampung Jemaah Korban First Travel

Fuad mengutarakan, pihaknya masih menunggu respons dari masyarakat yang menjadi korban penipuan First Travel untuk didata.

Pengacara Korban Nilai Pasal Putusan First Travel Multitafsir

"Karena bersifat multitafsir saya ingin penegasan kepada MK kepada siapakah yang berhak untuk aset perampasan tersebut," kata Pitra

Sidang Perdana Judicial Review Korban First Travel Digelar

Pasal yang digugat tersebut yakni Pasal 39 KUHP tentang perampasan aset dan Pasal 46 KUHAP tentang pengembalian penyitaan aset.

Korban First Travel Diupayakan Bisa Umrah

KESATUAN Tour Travel Haji Umrah (Kesthuri) bersama dengan enam pengusaha yang tergabung dalam Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berinisiatif membuat gerakan #SaveTheirUmrah

7 PPIU Ini Bakal Berangkatkan Umrah 1.000 Korban First Travel

Ketua Dewan Pembina Gerakan #SaveTheirUmra. Fuad Hasan Masyhur mengatakan, mobilisasi itu merupakan gerakan moral untuk membantu korban First Travel.

Gugatan Ditolak, Aset First Travel Disita Negara

HARAPAN ribuan calon jemaah umrah PT First Anugerah Karya Wisata alias First Travel untuk bisa kembali mendapatkan haknya berujung pahit.

Sidang Gugatan Vonis Perdata First Travel di PN Depok Ricuh

Para korban sontak berteriak di ruang sidang sesaat setelah Ketua Majelis Hakim persidangan menyatakan sidang tersebut ditunda.

Sidang Perdata First Travel ditunda, Korban di Bekasi menjerit

“Kasus ini jadi berlarut-larut, apalagi ini ditunda, Ini bukan uang negara. Tapi soal uang kami, uang jemaah yang seharusnya dikembalikan kepada calon jemaah," kata Vivi

Hakim Tunda Sidang Putusan Aset First Travel

Tiga hakim sempat membuka sidang gugatan perdata aset PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel. Tapi tak lama atau setelah majelis berembuk sidang diundur pekan depan.

Keputusan Mahkamah Agung Kasus First Travel Dinilai Janggal

Tidak ada negara sepeserpun dirugikan dari proses yang terjadi akibat dari kasus yang ada, justru negara lalai terhadap praktek penyelenggaraannya.

Kejaksaan dan Bos First Travel Satu Suara Kembalikan Aset Korban

"Kita harap hasilnya seperti itu (aset dikembalikan). Saat ini kita sedang melakukan upaya-upaya," kata Mukri.

DPR : Harus Ada Investigasi Lanjutan kasus First Travel

"Kasus ini tidak boleh berhenti, meskipun sudah diputus oleh Mahkamah Agung sebagai kekuasaan hukum tertinggi," kata dia

Negara Harus Bisa Beri Kepastian ke Korban First Travel

"Negara atau pemerintah harus bertanggung jawab memastikan nasib para korban First Travel karena kejadian itu juga akibat dari kelalaian negara," kata Ace.

Kejaksaan Agung Cari Terobosan Hukum

KEJAKSAAN Agung akan melakukan terobosan hukum dalam menyikapi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait dengan penipuan dan pencucian uang oleh biro perjalanan umrah, First Travel.

Soal Dana First Travel, Wapres: Harus Dikembalikan ke Jemaah

Terkait mekanisme dan penghitungan pengembalian dana tersebut, Wapres mengatakan bisa dihitung dari data yang dimiliki PT First Travel terkait jumlah pendaftar umrah dan haji.

Kejaksaan Agung Tunda Eksekusi Aset First Travel

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) sudah menerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait dengan kasus PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel).

Kembalikan Aset First Travel kepada Korban

Pengembalian dana kepada nasabah First Travel, berdasarkan Pasal 46 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dinilai sangat dimungkinkan.

Jebakan 5% Saatnya Negara Berubah

Ujian Geopolitik Indonesia di Pusaran Stabilitas Gaza

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia