Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Firli memastikan masih memperjuangkan nasib 75 pegawai yang gagal dilantik menjadi ASN. Komitmen itu lahir dari semua pimpinan KPK.
"Seingat saya ada 10 DPO yang kita cari dan sudah beberapa tertangkap, yang belum tertangkap salah satunya adalah Harun Masiku," kata Firli
"Saya agak heran ada kalimat ada upaya menyingkirkan. Saya katakan tidak ada upaya menyingkirkan siapapun," kata Firli
Dalam acara pelantikan terhadap pegawai sebagai ASN, Firli Bahuri mengingatkan insan KPK wajib menjiwai Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.
Pelantikan di tengah peringatan Hari Kelahiran Pancasila, kata Firli, menuntut semua insan KPK menjiwai Pancasila dan semangat antikorupsi.
Pergelaran itu dilaksanakan di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, sekitar pukul 13.30 WIB yang diikuti oleh 53 perwakilan pegawai. Sisanya mengikuti prosesi pelantikan secara daring.
Para penyidik dan penyelidik tersebut juga menyebut tidak setuju atas upaya atau tindakan lain yang mengarah kepada pemberhentian pegawai KPK dalam proses peralihan menjadi ASN.
ICW melayangkan surat kepada Kapolri, yang berisikan permintaan agar Komjen Firli Bahuri diberhentikan sebagai anggota Polri aktif.
Ada dua alasan yang menyebabkan mereka meminta penundaan pelantikan sebagai ASN tersebut. Alasan pertama adalah adanya dugaan ketidaksesuaian terhadap norma dan aturan hukum.
"Kami sudah meminta kepada BKN untuk diberikan dispensasi supaya ikut ASN semua tapi tidak bisa karena sesungguhnya mereka memang TMS untuk menjadi ASN," ujar Ketua KPK Firli Bahuri
Edi mengatakan Firli saat ini memang masih aktif sebagai anggota Polri.
Surat ICW itu menurut Indra tak sesuai dengan UU No 30 tahun 2002 tersebut.
Ia pun mengaku terkejut dan kecewa atas keputusan tersebut.
"Saat pimpinan sedang menggelar rapat pada 5 Mei 2021 meminta berita acara hasil kesimpulan ekspose pimpinan terdahulu dan bukan BAP mengenai penanganan perkara.'
Firli menjamin kerja-kerja di KPK berdasarkan sistem secara kolektif dan bukan perorangan.
Mengenai nasib 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat itu, Firli menegaskan KPK tidak pernah berpikir untuk memecat atau memberhentikan.
Penyidik atau penyelidik yang tidak lolos TWK tak bisa menangani perkara sesuai keputusan itu. Tugas masing-masing diserahkan kepada atasan.
Sebelumnya beredar potongan surat yang disebut-sebut milik lembaga antirasuah itu yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri tanpa tanggal.
Pertimbangannya, pembukaan hasil TWK perlu dihadiri oleh pimpinan lengkap serta seluruh pejabat struktural KPK.
Penyidik KPK Novel Baswedan dikabarkan tidak lolos tes assesment wawasan kebangsaan. Namun, Komisi DPR RI meminta KPK untuk membuka informasi hasil tes.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved