Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPRD Provinsi Bangka Belitung meminta PT Timah Tbk menyesuaikan harga pembelian timah rakyat, seiring melonjaknya harga timah dunia saat ini.
Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka menyebut pihaknya mempersilahkan rencana mantan kadernya,Viani Limardi yang hendak menggugat partai sebesar Rp1 triliun.
Ariza, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa Pemprov DKI menghormati setiap fungsi dan hak yang melekat di tubuh DPRD DKI, termasuk hak interpelasi.
Pengamat dari Universitas Indonesia ini menilai, sebagai representasi negara, Pemprov DKI harus melakukan langkah yang sama dengan DPRD DKI.
Menurut Ketua DPRD DKI, jika ada pihak yang masih ngotot dengan hak interpelasi Formula E, dinilai tidak menghargai proses demokrasi.
PSI menyebut Viani dinyatakan tidak lagi sejalan dengan visi-misi partai dan terbukti melanggar AD/ART Partai.
Taufik menyebut pihaknya membawa bukti pendukung berupa surat undangan yang dibuat setelah bamus.
Dalam surat PAW menerangkan bahwa pelanggaran yang dilakukan Viani Limardi salah satunya adalah melakukan pengelembungan dana secara rutin khususnya di bulan Maret 2021.
Rapat tidak diteruskan lantaran sempat diskors selama satu jam.
Menurut Idris, seharusnya partai-partai memberikan kesempatan bagi pengusul menjelaskan alasan interpelasi, baru diputuskan menolak atau menyetujui sesuai mekanisme.
Rencana penerapan Gage di Margonda disebut akan menyengsarakan rakyat dan menghamburkan APBD
Jikapun ada anggota Fraksi Partai Gerindra yang memiliki sikap berkebalikan dengan sikap fraksi, fraksi siap untuk menjatuhkan sanksi kepada anggota tersebut.
Jupiter mendorong agar anggota DPRD DKI lebih fokus mengejar pekerjaan yang terhambat karena pembahasan Formula E serta pandemi covid-19 contohnya pembahasan APBD Perubahan 2021.
Agar suatu bahasan dapat dimusyawarahkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus), bahasan tersebut harus secara resmi muncul sebagai poin bahasan di dalam surat undangan rapat Bamus.
Ketua Fraksi PAN, Bambang Kusumanto, mengatakan, pihaknya sedari awal tak menyetujui adanya pengajuan hak interpelasi untuk Formula E.
DPRD menyatakan juga akan mengalami kesulitan, jika menyetujui penggunaan APBD untuk Formula E, yang dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat.
Menurut Gilbert, untuk menggelar paripurna interpelasi Formula E, seluruh syaratnya sudah terpenuhi.
Pemprov DKI juga perlu melakukan investigasi terkait PTM. Mengingat, data Kemendikbudristek menyatakan ada 25 klaster PTM di wilayah Ibu Kota.
TIM gabungan Kejaksaan Negeri Kota Depok dan Kejaksaan Agung menangkap Ade Choiwutun, bendahara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tuai, Maluku.
Pasalnya, sejak interpelasi disampaikan oleh Fraksi PDIP dan PSI pada akhir Agustus, belum ada tindak lanjut dari pimpinan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved