Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra M Taufik disebut dalam proses pembayaran tahap II terkait pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami peran Taufik dalam proses pengadaan tanah yang bermasalah itu.
"Apakah ada keterkaitan dengan perbuatan terdakwa dimaksud sehingga membentuk sebuah fakta hukum peran dari yang bersangkutan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu (5/2).
Ali mengatakan pihaknya akan menganalisa keterlibatan Taufik melalui fakta persidangan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul. Masyarakat diminta terus memasang mata dalam proses persidangan kasus ini.
Baca juga: KPK Apresiasi Vonis 9 Tahun Penjara Terhadap Angin Prayitno Aji
Sebelumnya, M Taufik disebut dalam proses pembayaran tahap II terkait pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Tanah tersebut rencananya digunakan untuk pembangunan hunian down payment (DP) Rp0.
Hal tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) Yoory Corneles Pinontoan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU). Yoory membenarkan BAP tersebut.
"Saya pernah diingatkan Yadi (Senior Manager PPSJ). Bahwa, pernah ditelpon oleh Taufik, meminta kepada saya agar membantu Tommy Ardian (Direktur Utama PT Adonara Propertindo) dalam proses pembayaran tahap II terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur," kata JPU Takdir Suhan saat membacakan BAP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (3/2).
Tommy juga merupakan terdakwa dalam perkara ini. Dia diduga terlibat dalam kongkalikong pengadaan tanah di Munjul.
Yoory mempertegas permintaan dari Taufik itu dia ketahui dari Yadi. Menurut Yoory, Taufik sejatinya hanya bertugas mengawasi jalannya operasional PPSJ. (OL-1)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Warga menyampaikan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan kehadiran SPPG Terjun Medan Marelan dan Partai Gerindra.
Keberangkatan Mirwan bersama istrinya untuk menunaikan ibadah umrah memicu sorotan publik.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Telusuri perjalanan karier militer, jejak politik, hingga visi Asta Cita untuk Indonesia Emas.
Dasco mengaku belum mengetahui apakah penolakan kader itu menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
FRAKSI Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap rencana pemotongan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar dalam RAPBD DKI 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved