Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
FRAKSI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur tidak satupun memegang jabatan ketua, wakil dan Sekretaris di tiga Komisi yang ada. Walaupun partai besutan Megawati Soekarnoputri itu memiliki jumlah kursi terbanyak dan sebagai Ketua DPRD Sikka.
Dari hasil pemilihan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang berlangsung alot, Kamis (17/12) partai pemenang pileg 2019 ini hanya menjadi anggota dari komisi I, II dan III.
Sekretaris DPC PDIP Sikka, Donatus David kepada mediaindonesia.com membenarkan kalau fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sikka tidak mendapat satupun pimpinan komisi.
Donatus yang juga Ketua DPRD Sikka ini menyatakan, teman-teman fraksi PDI-P sudah berusaha untuk berkompetisi merebut pimpinan komisi. Tetapi pada akhirnya juga tak satupun jabatan yang dipegang dalam komisi I, II dan III. Fraksi PDIP di DPRD Sikka hanya sebagai anggota dalam tiga komisi itu.
Donatus mengakui komunikasi dengan partai-partai lain tidak berjalan lancar. Dirinya, secara internal partai sudah berdiskusi dengan Ketua DPC PDIP Fransiskus Roberto Diogo. Khususnya, setelah Ketua DPC PDIP itu terpilih lagi menjadi Bupati Sikka untuk melakukan rapat bersama dengan partai lain. Namun, hingga 2,5 tahun ini tidak terlaksana.
"Komunikasi itu tidak terlaksana dengan sahabat-sahabat kita dari partai lain untuk duduk bersama. Kemungkinan kesibukan Ketua DPC PDI Perjuangan selaku Bupati Sikka membuat komunikasi dengan partai lain tidak terlaksana. Akibatnya alat kelengkapan dewan kita hanya mampu menjadi anggota," dalih Donatus, Jumat (18/2).
Sebagai sekretaris DPC PDIP Sikka, jelas Donatus, yang juga sebagai Ketua DPRD Sikka pernah membangun komunikasi dengan partai lain. Namun, teman-teman dari partai lain mengharapkan kalau Ketua DPC PDIP yang berkomunikasi secara langsung dengan mereka lebih elegan.
"Saya pernah bangun komunikasi dengan partai lain, tetapi tidak direspon oleh partai lain," ungkap Donatus ini.
Dengan kondisi itu, ia pun menerima kenyataan bahwa tak satupun anggota fraksinya memegang jabatan ketua, wakil dan Sekretaris di tiga komisi yang ada.
"Itulah dinamika politik yang terjadi. Kita ikhlas saja. Tetapi kita masih koalisi dengan partai lain dalam rangka mendukung kepemimpinan Bupati Sikka saat ini," pungkas dia.
Sekedar diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka telah menetapkan alat kelengkapan dewan untuk menunjang kinerja seluruh wakil rakyat di lembaga legislatif tersebut. Yakni, Komisi I Ketua Philip Fransiskus dari PAN, Wakil Ketua Fransiskus Siku dari Golkar dan sekretaris Kristin dari Demokrat.
Komisi II, Ketua Alfridus Aeng dari PKPI, wakil ketua Angelorum Mayestatis dari Golkar dan sekretaris Yoseph Nong Soni dari NasDem.
Komisi II, Petrus Dasilva dari NasDem, Wakil ketua, Yoseph Don Bosko dari PKB dan Sekretaris Hengki Rebu dari Golkar.
Selanjutnya, BAPEMPERDA (Badan Pembentukan Perda) Ketua Merison Botu dari Gerindra dan Wakil Ketua Kardiman dari Perindo. Badan Kehormatan (BK), Fabianus Toa dari Gerindra dan anggotanya Petrus Woda dari PKB, Ferdy Mboi dari Demokrat, Angelorum Mayestatis dari Golkar dan Filario Charles Bertrandi dari PAN. (OL-13)
Baca Juga: Koster: Mafia Visa dan Karantina Merusak Kebangkitan Pariwisata Bali
Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menggelar pelatihan pengelolaan sampah
Kematian tragis ibu hamil Maria Yunita dan bayinya di Kabupaten Sikka, NTT, memicu kecaman keras dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil di wilayah tersebut.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka mendukung penuh pelaksanaan Festival Maumerelogia 5 yang akan berlangsung pada 15-24 Mei 2025.
Sebanyak empat orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik kasus Hak Guna Usaha (HGU) Tanah Nangahale di Kecamatan Talibura, Kabupaen Sikka, dilaporkan ke Polda NTT.
SEJAK tanggal 25 Januari 2025 hingga hari ini, publik masih dikejutkan oleh drama tanah HGU Nangahale di Maumere, Kabupaten Sikka-Flores.
Gempa dan tsunami yang pernah melanda Teluk Maumere, Kabupaten Sikka pada 12 Desember 1992 silam masih menyisakan jejak geologi yang patut menjadi pembelajaran.
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved