Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur tidak satupun memegang jabatan ketua, wakil dan Sekretaris di tiga Komisi yang ada. Walaupun partai besutan Megawati Soekarnoputri itu memiliki jumlah kursi terbanyak dan sebagai Ketua DPRD Sikka.
Dari hasil pemilihan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang berlangsung alot, Kamis (17/12) partai pemenang pileg 2019 ini hanya menjadi anggota dari komisi I, II dan III.
Sekretaris DPC PDIP Sikka, Donatus David kepada mediaindonesia.com membenarkan kalau fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sikka tidak mendapat satupun pimpinan komisi.
Donatus yang juga Ketua DPRD Sikka ini menyatakan, teman-teman fraksi PDI-P sudah berusaha untuk berkompetisi merebut pimpinan komisi. Tetapi pada akhirnya juga tak satupun jabatan yang dipegang dalam komisi I, II dan III. Fraksi PDIP di DPRD Sikka hanya sebagai anggota dalam tiga komisi itu.
Donatus mengakui komunikasi dengan partai-partai lain tidak berjalan lancar. Dirinya, secara internal partai sudah berdiskusi dengan Ketua DPC PDIP Fransiskus Roberto Diogo. Khususnya, setelah Ketua DPC PDIP itu terpilih lagi menjadi Bupati Sikka untuk melakukan rapat bersama dengan partai lain. Namun, hingga 2,5 tahun ini tidak terlaksana.
"Komunikasi itu tidak terlaksana dengan sahabat-sahabat kita dari partai lain untuk duduk bersama. Kemungkinan kesibukan Ketua DPC PDI Perjuangan selaku Bupati Sikka membuat komunikasi dengan partai lain tidak terlaksana. Akibatnya alat kelengkapan dewan kita hanya mampu menjadi anggota," dalih Donatus, Jumat (18/2).
Sebagai sekretaris DPC PDIP Sikka, jelas Donatus, yang juga sebagai Ketua DPRD Sikka pernah membangun komunikasi dengan partai lain. Namun, teman-teman dari partai lain mengharapkan kalau Ketua DPC PDIP yang berkomunikasi secara langsung dengan mereka lebih elegan.
"Saya pernah bangun komunikasi dengan partai lain, tetapi tidak direspon oleh partai lain," ungkap Donatus ini.
Dengan kondisi itu, ia pun menerima kenyataan bahwa tak satupun anggota fraksinya memegang jabatan ketua, wakil dan Sekretaris di tiga komisi yang ada.
"Itulah dinamika politik yang terjadi. Kita ikhlas saja. Tetapi kita masih koalisi dengan partai lain dalam rangka mendukung kepemimpinan Bupati Sikka saat ini," pungkas dia.
Sekedar diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka telah menetapkan alat kelengkapan dewan untuk menunjang kinerja seluruh wakil rakyat di lembaga legislatif tersebut. Yakni, Komisi I Ketua Philip Fransiskus dari PAN, Wakil Ketua Fransiskus Siku dari Golkar dan sekretaris Kristin dari Demokrat.
Komisi II, Ketua Alfridus Aeng dari PKPI, wakil ketua Angelorum Mayestatis dari Golkar dan sekretaris Yoseph Nong Soni dari NasDem.
Komisi II, Petrus Dasilva dari NasDem, Wakil ketua, Yoseph Don Bosko dari PKB dan Sekretaris Hengki Rebu dari Golkar.
Selanjutnya, BAPEMPERDA (Badan Pembentukan Perda) Ketua Merison Botu dari Gerindra dan Wakil Ketua Kardiman dari Perindo. Badan Kehormatan (BK), Fabianus Toa dari Gerindra dan anggotanya Petrus Woda dari PKB, Ferdy Mboi dari Demokrat, Angelorum Mayestatis dari Golkar dan Filario Charles Bertrandi dari PAN. (OL-13)
Baca Juga: Koster: Mafia Visa dan Karantina Merusak Kebangkitan Pariwisata Bali
Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil menyelamatkan dua ekor penyu laut dilindungi dari upaya perburuan di perairan Desa Henga, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
Sayangnya, ekosistem berupa tanaman penyangga pantai, dibiarkan tanpa adanya tanda-tanda reklamasi.
Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menggelar pelatihan pengelolaan sampah
Kematian tragis ibu hamil Maria Yunita dan bayinya di Kabupaten Sikka, NTT, memicu kecaman keras dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil di wilayah tersebut.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka mendukung penuh pelaksanaan Festival Maumerelogia 5 yang akan berlangsung pada 15-24 Mei 2025.
Sebanyak empat orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik kasus Hak Guna Usaha (HGU) Tanah Nangahale di Kecamatan Talibura, Kabupaen Sikka, dilaporkan ke Polda NTT.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved