Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Cecep Darmawan mengatakan, DPRD Kota Bandung hendaknya mempertimbangkan kembali rencana pembelian handphone bagi anggota dewan yang anggarannya mencapai Rp1,085 miliar.
"Untuk apa handphone tersebut dan apakah itu kebutuhan mendesak bagi anggota dewan. Menurut saya semua anggota dewan pasti sudah memiliki handphone. Lebih baik dana dialihkan untuk penanganan Covid-19 atau bidang pendidikan," kata Cecep Darmawan ketika dimintai tanggapannya, Senin (21/2).
Menurut Cecep, dalam konidisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, rencana pembelian handphone sangat sensitif. Ia menilai, seharusnya anggota DPRD Kota Bandung memiliki sense of crisis di tengah pandemi seperti saat ini.
Ia menyebut, sebaiknya anggaran pembelian handphone tersebut dialihkan yang lebih bermanfaat dan menyentuh masyarakat saat ini. "Banyak kepentingan yang lebih mendesak dan urgensi daripada pembelian handphone," ujarnya lagi.
Cecep menambahkan, yang perlu dipertanyakan apakah pembelian handphone ini merupakan usulan semua anggota dewan. "Kangan-jangan belum semua anggota dewan mengetahui rencana pembelian ini," jelasnya.
Di sisi lain, Sekretaris DPRD Kota Bandung M Salman Fauzi membenarkan rencana pembelian handphone tersebut. Namun, Salman enggan memberikan keterangan lebih detail mengenai rencana pengadaan ponsel mewah tersebut.
Ia menyarankan agar langsung menanyakan hal itu ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Bagian Umum Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Bandung. "Langsung ke bagian PPK-nya saja. Saya takut salah ngomong apalagi soal anggaran begini. Langsung aja ke Bagian Umum karena mereka KPA (Kuasa Pemegang Anggaran)-nya," ucap Salman.
Sebagai diketahui, Sekretariat DPRD Kota Bandung berencana menganggarkan pembelian 47 unit smartphone baru. Rencana pengadaan tersebut dilakukan melalui metode e-purchasing dan memakan biaya dengan pagu anggaran Rp 1.085.648.300 atau Rp 1,085 miliar. Bila dirinci, harga smartphone itu masing-masing Rp23.085.106.
Pagu anggaran untuk rencana pembelian smartphone baru itu pun terpampang jelas dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP). Paket dengan nama pengadaan smartphone ini memiliki kode 31161257. "Metode pemilihan : e-furchasing. Pemanfaatan barang/jasa mulai Februari 2022, akhir Maret 2022," demikian bunyi detail paket pengadaan smartphone baru DPRD Kota Bandung Senin (21/2).
Meski Kota Bandung saat ini tengah mengalami lonjakan kasus COVID-19,
nampaknya mata anggaran untuk rencana pengadaan smartphone baru tersebut tak akan digeser lantaran masih tercantum dalam laman SIRUP LKPP.
Saat dikonfirmasi, empat pimpinan DPRD sekaligus pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung belum ada yang memberikan respons mengenai rencana pengadaan smartphone itu. Hanya Ketua DPRD Tedy Rusmawan saja yang sempat memberikan tanggapan saat dihubungi. Namun, politisi PKS ini justru menyarankan wartawan agar menanyakan rencana
Saat dikonfirmasi, empat pimpinan DPRD sekaligus pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung belum ada yang memberikan respons mengenai rencana pengadaan smartphone itu. Hanya Ketua DPRD Tedy Rusmawan saja yang sempat memberikan tanggapan saat dihubungi. Namun, politisi PKS ini justru menyarankan wartawan agar menanyakan rencana pengadaan tersebut kepada Sekretaris DPRD langsung.
"Saya tidak bisa komentar kalau soal itu, langsung saja ke Pak Sekwan (menyebut Sekretaris DPRD Kota Bandung) karena ranahnya ada di beliau," ucapnya. (OL-15)
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved