Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
Ia mengatakan akan memperjuangkan berbagai bentuk aspirasi legislator dari 34 provinsi.
Menurut Yuke, Anies dan jajarannya tidak melakukan upaya pemeliharaan serta pengerukan waduk dan sungai di Jakarta.
Ketua Komisi II DPRD Rini Silalahi menegaskan, pembayaran gaji karyawan PD PHJ harus dilakukan meski PD PHJ mengatakan perusahaan tersebut merugi.
"Harus ada tindakan tegas kepada oknum yang mempunyai ide plonco untuk perekrutan PPSU yang baru,"
Ia mengatakan, Prayitno sering melakukan kunjungan ke luar negeri namun DPRD Sumatra Barat tidak menerima manfaat dari kunjungan itu.
Sebagai angggota dewan adalah untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Namun, yang dilakukan oleh pimpinan DPRD saat ini justru membuat suasana jadi gaduh.
Proses pembahasan dan pengesahan APBD 2020 telah selesai, karena itu Anies minta DPRD segera menyelesaikan proses pemilihan wagub
"DWP itu adalah pendapatan DKI yang terakhir (di tahun ini). Hajatan akhir tahun, termasuk (ada) profit untuk DKI," jelas Prasetyo
Perda memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
Gembong menegaskan DPRD berhak dan wajib menentukan nilai anggaran apapun sesuai prioritas selama masih menggunakan APBD. Karena APBD milik berdua, gubernur dan DPRD
"Kurang keras apa perdebatan Pak BTP dengan DPRD pada waktu itu? Tapi pembangunan jalan terus dan sangat terlihat perubahan Jakarta."
Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menegaskan kritik yang selama ini dilontarkan fraksinya semata sebagai bentuk pengawasan kepada eksekutif.
Padahal, DPRD DKI Jakarta telah mencoret anggaran pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan 74 dengan konsep boarding school sebesar Rp106 miliar.
Selain sebagai anggota TGUPP Anies Baswedan, Haryadi diketahui merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas (Dewas) di tujuh rumah sakit umum daerah (RSUD).
Menurut Anies, tajamnya kritik pada TGUPP karena DPRD jengah melihat berbagai keberhasilan Pemprov DKI yang merupakan buah rekomendasi TGUPP.
Selain tidak aktif, ada sejumlah anggota TGUPP Anies yang rangkap jabatan.
Jumlah personel TGUPP itu sudah berkurang dari sebelumnya yang berjumlah 68 orang.
Dalam pembahasan rapat RAPBD Sabtu (7/12) lalu, Komisi E meminta Dinas Sosial DKI untuk menganggarkan lebih kegiatan belanja alat bantu penunjang fisik disabilitas.
Dinsos DKI Jakarta belum bisa meyakinkan DPRD terkait kebutuhan dan spek tenda yang akan dibeli dengan total anggaran Rp1,7 miliar
Hal itu bermula saat Anthony mempertanyakan usulan anggaran Rp128,9 miliar untuk pengadaan satu unit komputer lengkap dengan perangkatnya.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved