Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara soal perheletan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019. Prasetyo menuturkan DWP sendiri memberikan keuntungan bagi perekonomian Jakarta.
"DWP itu adalah pendapatan DKI yang terakhir (di tahun ini). Hajatan akhir tahun, termasuk (ada) profit untuk DKI," jelas Prasetyo saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (11/12).
Acara musik yang dipromotori oleh Ismaya Live itu kerap mendapatkan penolakan dari beberbagai ormas Islam. Salah satunya ialah Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya, yang akan melakukan aksi penolakan acara musik itu di depan Gedung Balai Kota, Jakarta, besok siang.
"Waah ini kota bos. Itu kan (DWP) bukan setahun ini saja. Sudah bertahun tahun kan ada di situ (Jakarta)," terang Prasetyo.
Baca juga : Gerakan Pemuda Islam Tuding DWP Maksiat
Soal berapa keuntungan yang didapat dari acara musik terbesar se-Asia itu. Ia menyebut yang mengetahui keuntungan DWP itu ialah Komisi C DPRD. Ajang DWP tahun ini merupakan yang kesebelas kalinya digelar.
"Masalah (keuntungan) itu saya enggak ngerti. Nanti teman-teman Komisi C suruh awasi bagaimana laporan keuangan dari tiketnya," tandas Prasetyo.
Tadi siang, Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) berdemo di depan Gedung Balai Kota Jakarta, Rabu (11/12). Mereka meminta acara DWP ditiadakan karena dianggap kegiatan maksiat.
"Kami datang langsung ke kantor Gubernur DKI tercinta untuk menagih janji yang ia kampanyekan untuk menghapuskan kegiatan maksiat. Jangan cuma Alexis saja yang ditutup, tapi DWP juga dilarang," ujar Aimar salah satu orator dari Geprindo. (OL-7)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved