Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Gerindra DPRD Sumatra Barat mengkritik Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno karena sering berkunjung ke luar negeri namun hasilnya belum berdampak besar terhadap daerah.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumatra Barat Hidayat, di Padang, Jumat, mengatakan pihaknya akan melakukan rapat internal fraksi untuk menggunakan hak interpelasi pemanggilan gubernur agar menjelaskan apa saja hasil kunjungan luar negeri tersebut
Ia mengatakan keputusan Fraksi Gerinda DPRD Sumatra Barat mengusulkan hak interpelasi sudah dikoordinasikan dengan petinggi Partai Gerindra, Andre Rosaide.
"Itu berdasarkan aspirasi masyarakat, baik yang di Sumbar maupun di luar Sumbar terkait agenda kunjungan kerja ke luar negeri gubernur," katanya.
Ia mengatakan, Prayitno sering melakukan kunjungan ke luar negeri namun DPRD Sumatra Barat tidak menerima manfaat dari kunjungan itu. Hal itulah yang membuat pihaknya ingin meminta penjelasan langsung dari gubernur.
"Hasilnya apa, kalau melakukan kerja sama maka berdasarkan PP Nomor 28 2018 tentang kerja sama pemerintah daerah, tentu ada penyampaian informasi kepada DPRD," katanya.
Menurut dia, Prayitno tidak memberikan informasi kepada DPRD Sumatra Barat terkait kunjungan ke luar negeri. "Di tingkat internal tentu kita rapatkan dulu, biar satu persepsi kawan-kawan menyikapinya di Gerindra," katanya.
Dalam rapat internal nanti akan dicari tahu soal kunjungan gubernur ke luar
negeri. Mulai dari subtansi, maksud, tujuan, landasan hukum, dan sasarannya. Berdasarkan mekanisme, semua fraksi harus menyamakan semua persepsi terlebih dahulu.
Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sumatra Barat HM Nurnas mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatra Barat harus membuat laporan hasil perjalanan tersebut pada DPRD sehingga dapat diketahui sejauh mana usaha pemprov dalam menarik investor atau menjalin kerja sama dengan negara lain. (X-15)
Baca juga: Lagi, Banjir Bandang Hantam Solok Selatan 6 Rumah Hanyut
Baca juga: Kedalaman Kawasan Cekungan Bandung Menurun 20 Persen
Baca juga: Sumsel Gelontorkan Rp145 Miliar untuk Stunting
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved