DPRD Sepakat Anggarkan Gaji untuk 50 Anggota TGUPP Anies

DPRD DKI Jakarta sepakat menganggarkan gaji anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) untuk sebanyak 50 orang dari yang sebelumnya 68.

Putusan itu diambil dalam rapat badan anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020.

"Dengan mengucapkan bismillah, saya putuskan TGUPP menjadi 50 orang," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD, Jakarta, Senin (9/12).

Namun, dari putusan itu, beberapa anggota dewan menyampaikan keberatannya. Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono mengatakan gaji untuk 50 anggota TGUPP yang menggunakan APBD masih terlalu besar.

Baca juga: DPRD Minta Anggaran Alat Bantu Penunjang Fisik Disabilitas Naik

"Fraksi PDIP tetap menolak jumlah 50 orang, pimpinan. Fraksi PDIP merekomendasikan dengan jumlah paling banyak 17 orang. Lima puluh orang kebanyakan untuk memberikan masukan, maka akan mengurangi percepatan. Bahkan menghambat proses pembangunan. Ini bukan tempat penampungan," tutur Gembong.

Prasetyo pun membalas respon Gembong, "Pak Gembong yang saya hormati, dengan argumentasi ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yakni Sekda), kita rincikan lagi. Saya minta melalui TAPD bersama inspektorat, yang double job tolong diganti. Uangnya dikembalikan ke kas daerah," ucapnya.

Kemudian, respon lain dari Ketua Fraksi seperti Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera menyetujui putusan DPRD yang akan menggaji 50 orang TGUPP.

"Fraksi PAN ikut menyetujui pimpinan. Sudah sah," kata Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim.

Diketahui, anggaran itu dipangkas dari usulan Pemprov DKI yang semula Rp19,8 miliar untuk 68 anggota TGUPP. (OL-2)