Senin 09 Desember 2019, 21:40 WIB

DPRD Minta Anggaran Alat Bantu Penunjang Fisik Disabilitas Naik

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
DPRD Minta Anggaran Alat Bantu Penunjang Fisik Disabilitas Naik

ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Kursi roda dan alat bantu penyandang disabilitas.

 

KOMISI E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menyampaikan pagu anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebesar Rp17,5 triliun.

Yang menarik, dalam pembahasan rapat RAPBD, Sabtu (7/12) lalu, Komisi E meminta Dinas Sosial DKI untuk menganggarkan lebih kegiatan belanja alat bantu penunjang fisik disabilitas.

"Kalau memang masih ada dana yang sekiranya tidak efektif atau tidak mendesak, maka kita geser dana itu untuk menunjang alat fisik disabilitas,” ujar Ketua Komisi E DPRD DKI, Iman Satria, dari keterangan tertulis, di Jakarta, Senin (9/12).

Diberitakan sebelumnya, Dinas Sosial DKI menganggarkan Rp972,6 juta untuk kegiatan belanja alat bantu penunjang fisik disabilitas, dengan rincian pengadaan sebanyak 215 unit hearing aid, 23 low vision, dan 23 kaki palsu.


Baca juga: Jaksa dan Pelajar Deklarasi Antikorupsi di Depok


Iman mengatakan, jumlah tersebut masih sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan disabilitas.

"Kami rasa jumlah segitu sangat kecil ya, jadi nanti kita usahakan untuk pergeseran dana," tandas Iman.

Selain itu, Komisi E juga sepakati anggaran pengadaan tenda untuk para pengungsi yang terdampak bencana di Jakarta.

Komisi E hanya menyepakati anggaran pengadaan tenda untuk 30 unit saja dengan harga per unit Rp16 juta yang diajukan oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI. (OL-1)

 

 

Baca Juga

Antara

Warga Taruh Arang Panas, Instalasi PGN Terbakar

👤Henri Siagian 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 21:17 WIB
Warga kemudian memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (apar). Pemilik rumah melaporkan kejadian ke Damkar Jakarta Timur pada...
MI/RAMDANI

Pemprov Klaim Pemotongan Tunjangan PNS di DKI sudah Adil

👤Cindy Ang 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 20:39 WIB
"Jadi pengecualiannya (yang menerima TKD penuh) ada di situ. Kalau enggak ada di situ, berarti tidak dapat," kata Kepala BKD DKI...
MI/RAMDANI

Ketua DPRD DKI Sebut 5 SKPD Terima TKD Utuh, Pemprov: Enggak Ada

👤Cindy Ang 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 20:36 WIB
Chaidir menambahkan, ada lima kriteria TKD pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta yang tidak...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya