Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KOMISI E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menyampaikan pagu anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebesar Rp17,5 triliun.
Yang menarik, dalam pembahasan rapat RAPBD, Sabtu (7/12) lalu, Komisi E meminta Dinas Sosial DKI untuk menganggarkan lebih kegiatan belanja alat bantu penunjang fisik disabilitas.
"Kalau memang masih ada dana yang sekiranya tidak efektif atau tidak mendesak, maka kita geser dana itu untuk menunjang alat fisik disabilitas,” ujar Ketua Komisi E DPRD DKI, Iman Satria, dari keterangan tertulis, di Jakarta, Senin (9/12).
Diberitakan sebelumnya, Dinas Sosial DKI menganggarkan Rp972,6 juta untuk kegiatan belanja alat bantu penunjang fisik disabilitas, dengan rincian pengadaan sebanyak 215 unit hearing aid, 23 low vision, dan 23 kaki palsu.
Baca juga: Jaksa dan Pelajar Deklarasi Antikorupsi di Depok
Iman mengatakan, jumlah tersebut masih sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan disabilitas.
"Kami rasa jumlah segitu sangat kecil ya, jadi nanti kita usahakan untuk pergeseran dana," tandas Iman.
Selain itu, Komisi E juga sepakati anggaran pengadaan tenda untuk para pengungsi yang terdampak bencana di Jakarta.
Komisi E hanya menyepakati anggaran pengadaan tenda untuk 30 unit saja dengan harga per unit Rp16 juta yang diajukan oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI. (OL-1)
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Antisipasi lainnya yang dapat dilakukan yakni dengan membuat bronjong dan turap mandiri,
Keberlanjutan bank sampah tak bisa hanya mengandalkan niat baik warga tanpa dukungan sistem yang memadai.
CFD telah digelar bertahun-tahun, masyarakat dan pengguna jalan juga sudah dan terbiasa dengan itu.
Rotasi pejabat bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari upaya reformasi birokrasi agar tidak lagi terjebak pada pola lama yang stagnan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved