Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta pemerintah provinsi (pemprov) mencopot lurah Jelambar beserta oknum lain yang terlibat dalam kejadian petugas honorer masuk got saat tes fisik perpanjangan kerja.
"Ini bukan yang pertama ya, sudah ada kejadian di tempat lain juga. Copot semua lurah, sekretaris kelurahan (sekel), kepala seksi yang terlibat atau perpanjangan juga," tegas Prasetyo saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (16/12).
Beredarnya video soal tenaga honorer atau Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Jelambar yang diminta untuk menceburkan diri ke got menuai kecaman publik. Hal itu dianggap tidak pantas dilakukan.
"Harus ada tindakan tegas kepada oknum yang mempunyai ide plonco untuk perekrutan PPSU yang baru," tukas Prasetyo.
Baca juga: Pemprov DKI Pecat PNS yang Instruksikan PJLP Nyebur Got
Lain halnya dengan Prasetyo, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Purwanto menganggap tes fisik memang diperlukan bagi para calon tenaga lapangan seperti Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorang (PJLP). Tujuannya, agar pegawai kontrak tersebut tidak kaget dengan kondisi lapangan.
"Jika itu dilakukan sebagai upaya orientasi lapangan memperkenalkan dunia pekerjaan mereka nanti, menurut saya sah-sah saja. Melatih mental bekerja yang spartan dan tak kenal medan kerja, karena tugas PPSU menuntut mereka bisa diterjunkan ke semua titik basah dan kering," tutur Purwanto.(OL-5)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Fokus penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika visual, tetapi juga penguatan fungsi infrastruktur dasar.
Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan perekrutan penyedia jasa layanan perorangan (PJLP) pada tahun depan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi total proses rekrutmen Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang diduga sarat praktik pungutan liar (pungli).
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Tingginya minat menjadi PPSU merupakan gambaran realitas lapangan kerja di Jakarta saat ini, di mana tidak sedikit lulusan perguruan tinggi kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah meminta agar ada pemeriksaan lanjutan kasus Lurah yang dicopot karena pinjam Uang Ke PPSU
Pramono Anung memerintahkan kepada tim penerimaan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) agar dapat memprioritaskan kepada warga yang tinggal di wilayah Manggarai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved