Ada Pungli Seleksi Pasukan Oranye, DPRD: Pemprov DKI Harus Sidak Lapangan

DPRD DKI Jakarta menggelar dua agenda rapat paripurna (rapur), yakniPenandatanganan MoU Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno hadir dalam acara tersebut dan menyampaikan pidato mengenai raperda perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2025.

Disela-sela rapat sebelum penutupan, anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Ali Hakim Lubis melakukan interupsi. Salah satunya ialah mengeritik adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) alias 'pasukan oranye'.

Baca juga : Perekrutan PSSU Dipastikan tanpa Pungli

Hal itu diketahui dari aduan masyarakat saat Ali tengah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur.

"Pada saat perekrutan PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli," kata Ali Lubis di dalam rapur di gedung DPRD DKI, Jakarta pusat, Rabu (16/7). 

Menurut dia, aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja. "Sudah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli," ucapnya. 

Oleh sebab itu, ia meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menuntaskan masalah pungli lowongan kerja PPSU ini dan harus turun ke lapangan menyelidiki pelaku-pelaku pungli ini. 

"Tolong Pak Wagub, beserta jajaran pemprov, melalui inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta," tutupnya. (Far/P-2)