DPRD DKI Minta Pemeriksaan Lanjutan Kasus Lurah yang Pinjam Uang Ke PPSU

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono yang mencopot jabatan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang diketahui meminjam uang kepada petugas ppsu dinilai sebagai bentuk komitmen menjaga integritas birokrasi. 

Sebelumnya, Pramono mencopot Lurah Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Lurah tersebut diketahui memiliki utang kepada para petugas PPSU di kelurahan tersebut.

Namun, Ima menegaskan pencopotan itu belum cukup menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.

Baca juga : Gubernur Janji Prioritaskan Warga Manggarai jadi PPSU

“Saya sangat mendukung langkah yang diambil oleh Bapak Gubernur. Tindakan ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga integritas dan profesionalisme aparatur sipil negara,” ujar Ima kepada Media Indonesia, Selasa (1/7).

Menurutnya, pencopotan dari jabatan struktural adalah sanksi awal yang penting sebagai penegakan disiplin dan efek jera, sekaligus upaya menjaga kepercayaan publik terhadap birokrasi. Namun, ia menekankan perlunya langkah lanjutan.

“Persoalan ini tidak boleh berhenti pada pencopotan saja. Harus ada pemeriksaan menyeluruh untuk mengusut tuntas kasus ini, termasuk memastikan kejelasan status utang-piutang tersebut agar segera diselesaikan,” ujarnya.

Baca juga : Pramono Anung Perintahkan Wali Kota di Jakarta untuk Tanggung Jawab atas Proses Rekrutmen PPSU

Apalagi, nominal utang yang ditagih disebut-sebut cukup besar dan mencuat ke ruang publik. Hal itu, katanya, bisa mencoreng nama baik institusi jika dibiarkan berlarut-larut.

Ia pun berharap kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh jajaran Pemprov DKI untuk lebih menjunjung tinggi etika, transparansi, dan akuntabilitas.

“Etika pelayanan publik tak hanya soal kinerja teknis, tapi juga soal moral dan integritas pribadi. ASN harus sadar, perilaku mereka akan selalu jadi sorotan masyarakat,” tandasnya. (P-4)