DPRD Tunggu Kajian Bappeda Soal Anggaran TGUPP

DPRD DKI Jakarta menunggu hasil kajian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta soal nasib anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Hal itu disampaikan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.

Dalam rapat Badan Anggaran yang mengagendakan finalisasi Rancangan APBD 2020 pekan lalu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menetapkan anggaran TGUPP harus dikurangi hanya untuk menggaji 50 anggota. Tahun ini, anggota TGUPP berjumlah 66 orang dengan pagu anggaran Rp18,9 miliar.

"Kita masih tunggu kajiannya. Berapa sih angkanya. Kalau tahun ini Rp18,9 miliar untuk gaji 66 orang, kalau 50 orang saja otomatis berkurang dong. Nah, jadi berapa itu, kita masih tunggu dari Bappeda karena anggarannya kan nempel di sana," kata Gembong saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (11/12).

Sementara itu, Gembong menepis pernyataan Ketua Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP Bambang Widjojanto yang menyebut DPRD melanggar Pergub No 16 tahun 2019 karena membatasi jumlah TGUPP, hanya boleh sebanyak 40 orang. Mantan Wakil Ketua KPK RI itu menyebut dalam Pergub 16, jumlah TGUPP tidak dibatasi.

Gembong menegaskan DPRD berhak dan wajib menentukan nilai anggaran apapun sesuai prioritas selama masih menggunakan APBD.

"Ya kita bisa dong menentukan berapa. Kan itu masih pakai APBD. APBD bukan milik gubernur saja tapi milik berdua dengan DPRD. Kalau semaunya sendiri menentukan orang ya pakai uang sendiri, pakai dana operasional saja," tegasnya.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari