Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono membantah pihaknya selak menjadi oposisi di legislatif kerap menghambat program gubernur dan menghambat pembangunan di Jakarta.
Anggota Komisi A itu menegaskan kritik yang selama ini dilontarkan fraksinya semata sebagai bentuk pengawasan kepada eksekutif.
Ia pun meminta Anies untuk tidak terbawa perasaan terhadap berbagai kritik yang mengalir deras.
"Pak Anies jangan baperlah. Kritik itu adalah bagian dari pengawasan agar anggaran dari pajak uang rakyat DKI itu tidak sia-sia," ungkap Gembong saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (11/12).
Gembong menjelaskan tidak ada program yang 100% sempurna. Oleh karenanya, pengawasan dan saling memberikan rekomendasi wajib dilakukan agar program bisa berjalan maksimal.
"Di dunia ini tidak ada program yang sempurna. Maka dari itu kami di dewan membicarakan itu bersama-sama. Pak Anies sebaiknya tidak menggiring opini itu," tukasnya.
Baca juga: Anies Mengeluh Kendala Pembangunan Jakarta Karena Unsur Politis
Gembong pun menyebut dibandingkan baper terhadap kritik, Anies sebaiknya serius menerima berbagai kritikan yang datang dan menjadikannya bahan evaluasi.
"Ya memang kami kencang sekali misalnya soal TGUPP, soal hotel di TIM. Tapi apakah dengan begitu kami menghambat? Kan tidak. Malah seharusnya Pak Anies itu menerima dengan lapang dada kritik yang ada dan dijadikan pelajaran supaya Jakarta semakin maju," tuturnya.
Menyinggung soal minimnya peraturan daerah yang diproduksi, Gembong menyebut hal itu karena alasan teknis.
Pada DPRD periode 2014-2019, anggota legislatif menghadapi dua peristiwa besar yakni Pilkada 2017 serta Pemilu serentak 2019.
Gembong pun menilai adanya dua peristiwa itu membuat kinerja legislasi sedikit mengendur.
"Ya dari hasil evaluasi kita karena dua itu. Tapi kami optimistis tahun depan akan kencang membahas pembentukan perda," tukasnya.
Sebelumya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut pembangunan DKI kerap terhambat urusan yang bermuatan politis.
Anies menuding, kinerja legislasi yang rendah menjadi penghambat berbagai program di Jakarta. (OL-2)
Bawaslu akan mengklarifikasi laporan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat soal dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Semua daerah didorong untuk berkoalisi dengan parpol lain karena membangun daerah harus dilakukan bersama-sama
Obor Api Perjuangan diserahkan oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah H Sumanto kepada Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ketut Sustiawan.
PDI Perjuangan merekomendasikan Ono Surono sebagai Bakal Calon Gubernur Jawa Barat yang akan bertarung di Pilkada 2024.
Sikap itu merupakan penolakan atas praktik kolonialisme oleh Israel
Muhadjir Effendy mengatakan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memahami kondisi Indonesia terkait polemik keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20.
Dengan dihapuskannya PT, setiap partai pemilu bisa mengajukan capres-cawapres di Pilpres 2029. Dengan begitu, para putra terbaik bangsa punya kesempatan jauh lebih besar untuk nyapres.
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Anies yang diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024
Anies pun turun mencoba ikut memanen kol bersama para petani
Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih adil dan adil makmur bagi semua, bukan untuk sebagian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved