Selasa 10 Desember 2019, 21:32 WIB

Anies Mengeluh Kendala Pembangunan Jakarta Karena Unsur Politis

Antara | Megapolitan
Anies Mengeluh Kendala Pembangunan Jakarta Karena Unsur Politis

MI/Insi Nantika Jelita
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

 

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung persoalan lem Aica-Aibon pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) internasional di Lapangan Krapu, Pademangan, Jakarta Utara, hari ini.

Anies mengaku bersyukur meskipun diramaikan seperti itu, Pemprov DKI Jakarta membuktikan dengan mendapatkan penghargaan terbaik satu dari dua provinsi bebas korupsi.

"Ini bicara kenyataan, bukan pencitraan," ujar Anies

Anies mengatakan yang paling banyak dihadapi di Jakarta adalah politis, sehingga bukan persoalan mau atau tidak mau membangun.

"Kendalanya pada unsur politik seperti peraturan daerah (Perda). Usulan-usulan kita banyak yang belum bergerak yang dimulai dari 2018 awal, apakah kita berhenti? Tidak, kita akan jalan terus," tegas Anies.

Anies mengatakan berakhirnya Pemilu beberapa waktu lalu, memberikan angin segar kepada program-program yang berpihak kepada masyarakat.

"Kelihatannya dan tanda-tandanya, mudahan-mudahan akan lebih banyak berpihak kepada kita," kata Anies yang dijawab Amin oleh ratusan masyarakat.

Anies kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bekerja menuntaskan persoalan-persoalan di masyarakat salah satunya terkait pemukiman dan pertanahan.

"Di Jakarta kita membentuk tim reformasi agraria, kita berharap masalah pertanahan dapat diselesaikan," jelas Anies.

Peringatan hari HAM Internasional di Jakarta diinisiasi oleh Urban Poor Consortium (UPC), jejaring rakyat miskin Indonesia (Jerami) dan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta.

Sebanyak tujuh perwakilan negara dari benua Asia menghadiri peringatan itu yakni Jepang, Korea, Myanmar, Kamboja, Timor Leste, Thailand dan Malaysia.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More