Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
PSBB Jilid II dinilai menyengsarakan masyarakat Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyayangkan DPR RI mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja di saat tidak tepat sehingga memicu demonstrasi anarkis.
Ketua DPRD Sumatra Barat, Supardi membenarkan DPRD telah menyurati Presiden untuk mengeluarkan Perppu terhadap UU Cipta Kerja setelah tiga hari terjadi demo penolakan di Padang.
INGIN mengetahui alias kepo tata kelola desa adat, DPRD Provinsi Kalteng melakukan Study Banding ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) dan Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
DPRD Brebes segera melayangkan surat aspirasi penolakan kepada pemerintah pusat dan DPR-RI terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Ketua Komisi A DPRD DIY mendukung upaya polisi mengusut pelaku dan dalang kerusuhan di Malioboro terkait demo penolakan Omnimbus Law UU Cipta Kerja.
Beberapa prioritas yang akan dilakukan untuk tangani banjir seperti masalah pompa yang rusak dan terendam, normalisasi waduk serta koordinasi pusat dan pemprov dki
Anggota DPRD DKI Fraksi PKS Abdul Aziz mendorong Gubernur Anies Baswedan membuka ruang aspirasi untuk buruh dan mahasiswa.
Nova berpandangan demonstrasi boleh saja dilakukan tanpa merusak fasilitas publik yang justru bisa menimbulkan kerugian untuk masyarakat.
Ketua Pansus KBN menyesalkan tidak ada keterangan terbaru yang diberikan Hamdan Zoelva, sehingga dalam waktu dekat akan mengagendakan pemanggilan beberapa pihak terkait lainnya
Belasan pelaku perusakan yang mengenakan seragam sebuah sekolah menengah kejuruan itu melempari Gedung DPRD Jambi dengan berbagai benda.
Dari paparan Dinas SDA diketahui ada 40 unit pompa yang tidak bisa berfungsi karena dalam perawatan dan/atau rusak karena terendam banjir
Menurutnya, menyeragamkan biaya tes usap tidak semudah menyeragamkan biaya tes cepat (rapid test).
ANGGOTA Komisi C Bidang Keuangan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anthony Winza Probowo menyebut Pemprov DKI bekerja sangat lamban mengenai penganggaran.
Tujuannya, agar kebijakan penanggulangan covid-19 di wilayah aglomerasi ini efektif.
Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani, yang terpenting dari isolasi mandiri di rumah ini adalah pengawasan dan pengecekan yang rutin dan ketat.
emprov DKI mengajukan KUAPPAS 2020 pada Agustus 201P9. Namun, nilai KUAPPAS kemudian direvisi pada Oktober 2019 dan selesai dibahas menjadi APBD 2020 pada Desember 2019.
Hingga saat ini, Pemprov DKI belum juga menyerahkan rancangan APBD Perubahan 2020. Biasanya, Rancangan APBD Perubahan 2020 diajukan pada Agustus atau September dan selesai pada Oktober.
Menurutnya, audit anggaran pemerintah tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus sesuai waktu.
"Pemerintah harus pro terhadap kebijakan yang tidak membebani masyarakat dan memberikan bantuan yang merata dan tepat sasaran."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved