Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Perhubungan DKI Jakarta beralasan bahwa Pemprov DKI Jakarta tak memiliki dana untuk memulai membangun rute lain LRT Jakarta. Saat ini, rute yang sudah ada adalah rute Pegangsaan 2 (Depo) - Kelapa Gading - Velodrome. Rute ini semula harus dilanjutkan ke Manggarai dan Dukuh Atas namun diubah menjadi ke Cakung dan Klender.
Sementara itu, rute lain seperti Pulogebang-Joglo akhirnya akan diserahkan untuk dibangun oleh swasta. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari pun menyoroti sikap Pemprov DKI. Menurutnya, jika tak memiliki dana, ia pun mempertanyakan Dishub DKI yang tetap mengajukan dana sebesar Rp200 miliar untuk pengadaan lahan LRT Jakarta.
Baca juga: Rizieq Shihab Dirawat, Kapolda Metro: Positif Thingking Saja
"TAPD menyatakan Pemprov DKI tidak memiliki dana untuk membiayai pembangunan LRT PT Jakpro. Namun, pada saat yang sama mengusulkan anggaran Rp 200 miliar untuk keperluan pembangunan LRT KPDBU yang notabene akan diserahkan kepada pihak swasta," kata Eneng saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (26/11).
Keanehan lainnya adalah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza pernah menyebut pengubahan rute dan rute-rute lainnya masih dalam kajian. Namun, Dishub DKI berani mengajukan dana pengadaan lahan sebesar Rp200 miliar dalam Rancangan APBD 2021.
"Wakil Gubernur menyatakan bahwa saat ini masih dalam tahap penyusunan kajian perkeretaapian Jakarta. Jika benar masih tahap kajian dan rute belum ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, mengapa sudah minta anggaran pengadaan lahan?" tandasnya.
Ia pun khawatir bahwa Pemprov DKI akan terus melanjutkan kebijakannya tanpa bersinergi dengan DPRD DKI Jakarta. Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itupun berpendapat daripada membangun rute baru yang masih menjadi perdebatan dari sisi kebermanfaatannya, lebih baik dana Rp200 milar yang diajukan tersebut bisa dialihkan untuk melanjutkan rute LRT yang saat ini sudah ada yakni Pegangsaan 2 (Depo) - Kelapa Gading - Velodrome sampai ke Manggarai dan Dukuh Atas.
"Jika melihat keanehan-keanehan di atas, kami mendesak agar anggaran Rp 200 miliar tersebut dialihkan untuk pembangunan LRT Velodrome Rawamangun - Dukuh Atas di PT Jakpro," tandasnya. (OL-6)
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved