Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco sebut Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membohongi masyarakat.
Kebohongan itu dibuat ketika PSI menolak usulan kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta. Namun, justru di dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021 yang membahas rencana kerja dan anggarannya serta nilai gaji dan tunjangan, anggota Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo justru menyetujuinya dengan membubuhkan tanda tangan.
"Menurut saya PSI ngibulin masyarakat. Mereka sebenarnya sejak awal setuju dan ikut dalam pembahasan penyusunan RKT. Di ujung mereka atraksi ke publik seolah-olah menolak agar dapat simpati masyarakat. Ini perbuatan tercela dan kejam menurut saya. Tidak beretika," ungkap Baco saat dikonfirmasi, Selasa (1/12).
Baca juga: Pengetatan Protokol Gedung DPRD tidak Ganggu Pembahasan APBD DKI
Menurutnya, PSI telah menggiring opini masyarakat terlebih dengan menyajikan data yang tidak utuh kepada masyarakat. Baco menilai PSI hanya mencari sensasi sesaat.
"Saya tegaskan bahwa gaji tidak naik. Yang naik itu tunjangan yang sesuai ketentuan dan ada batasan dan aturannya. Tidak bisa seenaknya kita naikkan. Tunjangan yang selama ini belum ada penyesuainan itu yang kita naikkan," ungkapnya.
Selain itu, ia menilai ada penyesuaian dalam hal tunjangan karena fasilitas yang bisa didapat anggota dewan dinilainya sangat timpang jika dibandingkan kepala SKPD dengan pangkat eselon 2.
"Kemudian, fasilitas dan tunjangan eksekutif dan legislatif juga sangat timpang. Kami lagi menyesuaikan walau tidak sama dengan eksekutif tapi paling tidak, tidak timpang jauhlah. Semua juga ada dalam aturan. Kita tidak boleh keluar dari situ dan tidak akan bisa. Jadi masih tahap wajar apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman dewan," pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak keras usulan kenaikan gaji DPRD DKI Jakarta yang diusulkan melalui pengajuan Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021 dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2021.
Total pendapatan anggota dewan akan mencapai Rp173 juta atau naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp111 juta. Sementara itu, total secara keseluruhan anggaran bagi satu orang anggota dewan baik untuk gaji, tunjangan, maupun kegiatan-kegiatan selam satu tahun adalah Rp8 miliar per orang atau Rp888,6 miliar untuk 106 anggota.
Namun, di sisi lain, anggota Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo yang menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) RKT 2021 dikatakan oleh Ketua Pansus RKT 2021 telah sepakat dengan kenaikan gaji tersebut melalui tanda tangan basah yang dibubuhkannya dalam lembar kesepakatan hasil pansus. (J-2)
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Kasus pencatutan KTP dalam Pilkada Jakarta kali ini ialah perkara serius, amat serius.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta tahun ini hanya 15-20 ribu jiwa.
Tiga pasangan calon (paslon) siap bersaing dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk bisa memimpin Jakarta.
Warga Jakarta diimbau agar berhati-hati dengan praktik politik uang, terlebih di masa tenang saat ini.
Perbandingan Hak Keuangan TGUPP dengan TKD PNS DKI Jakarta
Jika mengacu pada besaran UMP DKI 2019 Jakarta saat ini ialah Rp 3.940.973,096 maka ada kenaikan sebesar Rp335.376, menjadi Rp4.276.349
Pengusaha memiliki kesempatan hampir 1,5 bulan untuk mengevaluasi apakah memiliki kemampuan untuk melaksanakan kenaikan UMP DKI 2020 sebesar 8,51%.
Jika mengacu pada besaran UMP DKI 2019 Jakarta Rp 3.940.973 maka ada kenaikan sebesar Rp335.376, menjadi Rp4.276.349.
Bagi yang lolos ujian CPNS, maka akan bisa bekerja di lingkungan Pemprov DKI dengan gaji hampir mencapai Rp20 juta tiap bulan.
Dengan mempertimbangkan dan menjunjung tinggi rasa keadilan, Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris untuk UMP Tahun 2021.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved