Ini Alasan Pramono-Rano Ditetapkan Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI bukan DKJ saat Sidang Paripurna

DPRD DKI Jakarta mengumumkan penetapan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Rapat Paripurna pada Selasa (14/1). Dalam kesempatan itu, penetapan Pramono-Rano masih disebut sebagai kepala daerah DKI Jakarta.

Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta Sigit Pratama Yudha menjelaskan belum ada keputusan terkait nomenklatur Jakarta. 

"Sebenarnya belum ada keputusannya kita harus menggunakan seperti apa. Kan kita bukan pembuat undang-undangnya, kita sebenarnya hanya pengguna saja," kata Sigit di Gedung DPRD DKI, Selasa (14/1) 

Baca juga : Ini Janji 100 Hari Kerja Pramono-Rano

"Tapi sampai dengan hari ini, kemarin kita koordinasi ke kementerian, itu belum ada jawaban. Jadi yang saya sampaikan itu adalah pendapat pribadi dengan penafsiran dari Undang-undang," imbuhnya. 

Sigit mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR RI untuk menentukan penggunaan DKI atau DKJ. Namun, belum juga mendapat jawaban.

"(Koordinasi ke) Kementerian Dalam Negeri iya, sebagai pembina kita. Terus kemudian ke Baleg iya, yang maksud dari pembuat Undang-Undang itu apa? Kan kita mau menanyakan, itu belum ada informasi sampai sekarang," ujar Sigit.

Baca juga : Siap Bantu Pramono-Rano Bersihkan Cuaca Jakarta, Dharma: Saya tau Siapa yang Kotori

Terkait Undang Undang 151/2024, Sigit menjelaskan bahwa ketentuan tersebut berlaku setelah diundangkan. Namun, ada frasa yang menyebutkan adanya Keputusan Presiden (Kepres) tentang Pemindahan Ibu Kota.

"Undang-undang 151 itu kalau nggak salah, undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan. Terus kemudian di bawahnya dilanjutkan kalimat frasa Keputusan Presiden tentang pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara akan diterbitkan di kemudian hari. Intinya seperti itu," jelas Sigit.

Lebih lanjut, Sigit mengaku masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penggunaan nomenklatur DKI atau DKJ tersebut. 

"Jadi kami juga memahami hal itu juga tidak yakin, kami masih kebingungan. Makanya kami kemarin berusaha untuk konfirmasi, koordinasi, minta arahan. Kami dengan Biro Pemerintahan, Biro Tata Pemerintahan juga sama-sama mencari informasi itu," tegas Sigit.

"Kalau pemahaman saya iya (penggunaan DKJ usai Ibu Kota pindah ke IKN). Pemahaman saya iya ketika Kepres-nya terbit. Kepres-nya kan tentang pemindahan Ibu Kota. Nah ketika Ibu Kota sudah pindah, berarti kita tidak khusus lagi sebagai Ibu Kota. Tapi khususnya, khusus Jakarta," jelasnya. (P-5)