Dilantik Jadi Pemimpin Jakarta, Pramono-Rano Didorong Akselerasi Penanganan Polusi Udara

SEIRING dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2025 - 2030, Pramono Anung dan Rano Karno, Bicara Udara--organisasi nirlaba yang mengadvokasi peningkatan kualitas udara--kembali menegaskan pentingnya kebijakan strategis dalam mengatasi polusi udara di ibu kota. 

Dengan sembilan rekomendasi utama, Bicara Udara berharap kepemimpinan baru ini segera mengambil langkah konkret demi memastikan udara yang lebih bersih dan sehat bagi warga Jakarta.

Co-Founder Bicara Udara Novita Natalia menyatakan permasalahan polusi udara tidak dapat dikesampingkan dan harus menjadi prioritas tinggi dalam kebijakan pemerintah daerah.

Baca juga : Program Sarapan Gratis Pramono-Rano Prioritaskan Sekolah di Kawasan Kumuh

“Pelantikan ini menandai awal baru bagi Jakarta. Kami mendesak agar Gubernur dan Wakil Gubernur segera bertindak dengan kebijakan yang tegas dan berbasis data guna menanggulangi polusi udara yang semakin mengancam kesehatan masyarakat,” ujar Novita dalam pernyataan tertulis, Jumat (21/2).

Novita menekankan perlunya penerapan sanksi yang lebih ketat bagi pelaku pencemaran udara serta kejelasan alur pelaporan, baik untuk pelanggaran skala mikro maupun makro. 

Selain itu, regulasi, cara pelaporan dan sanksi bagi pelaku pencemaran udara perlu disosialisasikan secara lebih masif kepada masyarakat. 

Baca juga : Ini Alasan Pramono-Rano Ditetapkan Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI bukan DKJ saat Sidang Paripurna

“Edukasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya mengurangi polusi udara juga menjadi perhatian. Bicara Udara mengusulkan sistem pelaporan yang jelas dan efisien serta pemberlakuan denda maksimal Rp500.000 bagi pelanggar yang melakukan pembakaran sampah sembarangan,” ucapnya.

Novita juga menyoroti pentingnya kerja sama antarwilayah di Jabodetabekpunjur untuk mengatasi polusi udara yang bersifat lintas batas, termasuk penguatan sistem peringatan dini untuk menghadapi kondisi polusi ekstrim.

“Kami juga mendorong transparansi dalam penyediaan data kualitas udara melalui integrasi informasi dari berbagai sumber, seperti Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) milik pemerintah dan sensor independen yang lebih terjangkau. Di daerah hot spots polusi tinggi di Jabodetabekpunjur, perlu diadakan studi source apportioning dan emissions inventory. Dengan keterbukaan data ini, sumber polusi bisa lebih mudah diidentifikasi dan kebijakan bisa dibentuk  secara efektif,” papar Novita. 

Baca juga : Ini Janji 100 Hari Kerja Pramono-Rano

Dalam sektor transportasi, Bicara Udara mengusulkan kebijakan seperti penerapan jalan berbayar elektronik (ERP), pemberian insentif tarif transportasi umum pada jam sibuk, pengembangan rute JakLingko dan Feeder Transjabodetabek, serta penerapan zona rendah emisi. 

Distribusi bahan bakar rendah sulfur juga sangat penting untuk mengurangi emisi yang terbukti berbahaya untuk kesehatan. 

“Warga Jakarta perlu diberikan pilihan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Dengan insentif yang tepat, peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum dapat lebih cepat terealisasi,” ungkap Novita.

Baca juga : Siap Bantu Pramono-Rano Bersihkan Cuaca Jakarta, Dharma: Saya tau Siapa yang Kotori

Di sektor industri, kata Novita, Bicara Udara mendorong transisi dari batu bara ke energi terbarukan, pemasangan teknologi pengendalian polusi seperti scrubber, relokasi industri pencemar berat ke luar kawasan padat penduduk, serta pencabutan izin bagi industri yang terbukti mencemari udara. 

Transparansi dalam hasil evaluasi lingkungan juga dinilai penting untuk memastikan akuntabilitas para pelaku industri.

Sebelumnya, rekomendasi ini telah disampaikan kepada seluruh pasangan calon gubernur dalam diskusi Biru Talks bertajuk "Menantang Cagub Jakarta Selesaikan Polusi Udara" pada 14 November 2024 di Tebet, Jakarta. 

Bicara Udara berharap kepemimpinan yang baru dapat segera mengimplementasikan kebijakan-kebijakan strategis ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat Jakarta. (Z-1)